Timika – Pemerintah Kabupaten Mimika bersama sejumlah masyarakat dari berbagai kalangan menggelar deklarasi dukung daerah otonomi baru (DOB) dan otonomi khusus (Otsus) jilid II di Gereja Kingmi 32 Timika, Rabu (15/6/2022).
Dalam deklarasi tersebut, Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengatakan bahwa siapa pun yang turut hadir adalah penentu masa depan Papua.
Mengatasnamakan diri sebagai Ketua Asosiasi Bupati Mepago, Eltinus Omaleng mengklaim bahwa seluruh masyarakat di Mimika mendukung penuh DOB dan Otsus Jilid II.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Saya Ketua Asosiasi Bupati Mepago. Atas nama tujuh kabupaten, hari ini kita deklarasi. Yang kedua, warga Wabupaten Mimika 350 ribu jiwa yang ada di kabupaten mimika, saya atas nama mereka anggaplah siapa pun yang tidak datang dan tidak datang, itu sah,” ujarnya.
“Tidak ada cerita bahwa saya tolak, tidak ada cerita bahwa saya mendukung, tidak ada cerita di timika di sini. Atas nama 350 ribu, saya nomor satu. Bicara berarti anggap sudah mendukung,” imbuhnya.
Di samping itu, dia mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo yang menurutnya telah serius membangun tanah Papua.
“Terima kasih juga untuk kabinet Indonesia maju secara khusus menteri dalam negeri jendral polisi Purnawan prof haji Muhammad Tito Karnavian. Terima kasih kepada pimpinan TNI Polri yang telah menjaga keamanan di provinsi Papua,” ucapnya.
Lebih lanjut, Omaleng kembali menegaskan bahwa seluruh masyarakat, tokoh-tokoh, dan para petinggi Mepago mendukung rekonsiliasi menuju Papua damai.
“Kami bupati Mimika, Ketua DPRD, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda wilayah adat Mee Pago mendukung penuh rekonsiliasi menuju Papua damai. Mendorong sosialisasi keberlanjutan otonomi khusus demi kesejahteraan masyarakat wilayah adat Mepago” tegas Omaleng.
“Mari kita bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah pusat yang sudah menetapkan pemekaran Provinsi Papua Tengah, dengan otonomi baru menuju Papua damai, sejahtera, bermartabat, dan menjadi tuan di negeri sendiri,” pungkasnya.
Deklarasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan pernyataan sikap melalui penandatanganan deklarasi Mimika bersatu wilayah Mepago oleh sejumlah perwakilan dari DPRD Mimika, tokoh masyarakat, agama, pemuda, perempuan, serta perwakilan dari beberapa kerukunan yang ikut hadir dalam agenda deklarasi.
Adapun tiga poin yang menjadi pernyataan sikap yaitu pertama, mendukung upaya penyelesaian konflik di Papua secara bermartabat demi tercapainya Papua damai.
Kedua, mendorong penyelesaian masalah Papua secara rekonsiliasi dan restitusi menuju Papua yang aman, dan yang ketiga, mendukung Otsus Jilid II dan Pemekaran Papua Tengah.
Sesudah penandatanganan, Bupati Omaleng pun kembali ke atas podium dan membawakan orasi. Ia menyerukan bahwa tujuan dari pada pemekaran tidak lain adalah untuk pembangunan sehingga harus didukung penuh.
“Pemekaran berarti pembangunan, semua harus mendukung termasuk Majelis Rakyat Papua (MRP). Bicara penolakan jangan sebut Papua, karena tidak semua orang Papua menolak,” tegasnya.
“Ada juga yang menerima dengan senang hati demi pembangunan yang adil atau merata agar terjadilah pada Papua seperti surga yang kita nantikan bersama,” tandasnya melanjutkan.
Menurut Omaleng, dengan adanya DOB, sumber daya manusia (SDM) anak-anak Papua bakal jauh lebih maju. Daerah yang terisolir pun akan mudah dibangun dengan hadirnya kabupaten-kabupaten baru nantinya.
“Harus lebih cepat kita sambut baik kebijakan pemerintah pusat untuk pemekaran Provinsi Papua Tengah. Desa yang terisolir dapat terjangakau dengan mudah. Lihat saja daerah dengan jalan darat tidak ada. Kita selalu pakai helikopter itu sangat sulit,” tandasnya.
Ungkapnya bahwa semua tokoh yang hadir pun sudah mantap menyatakan sikap untuk menyambut kebijakan pemerintah pusat.
Deklarasi tersebut kemudian ditutup dengan penyerahan dokumen pernyataan sikap oleh Bupati Mimika secara langsung kepada Ketua DPRD Mimika, Anton Bukaleng.
“Saya mewakili DPRD menerima amanat ini dan segera diteruskan ke pemerintah pusat. Peninjauan, persiapan dan penganggaran akan terlaksana untuk provinsi baru, termasuk Papua tengah,” ujar Bukaleng menerima dokumen tersebut.
