Masyarakat Adat Tolak Pembukaan Tambang Migas di Agimuga

Jefri Manehat

Senin, 30 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Masyarakat adat menggelar aksi penolakan wacana pembangunan tambang Migas di Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Aksi penolakan berlangsung di Kantor DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Timika, Senin (30/10/2023). (Foto: Istimewa/Febri)

i

Masyarakat adat menggelar aksi penolakan wacana pembangunan tambang Migas di Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Aksi penolakan berlangsung di Kantor DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Timika, Senin (30/10/2023). (Foto: Istimewa/Febri)

MIMIKA – Masyarakat adat dari Distrik Agimuga, Kabupaten Mimika, melakukan demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Mimika, Jalan Cenderawasih, Timika, Papua Tengah, Senin (30/10/2023).

Masyarakat menyuarakan penolakan terhadap wacana pemerintah tentang pembukaan pertambangan minyak bumi dan gas alam (Migas) di wilayah Distrik Agimuga.

“Kami masyarakat adat di Timika dengan tegas menolak pembukaan pertambangan Migas di Agimuga,” demikian bunyi seruan penolakan dari sebuah spanduk yang dibentangkan masyarakat.

Fransiska Pinimet selalu tokoh perempuan melalui orasinya mengatakan bahwa wacana pembangunan pertambangan Migas kini marak dibicarakan dan lokasinya berada di tanah adat milik masyarakat Papua sehingga dengan tegas masyarakat menolak wacana tersebut.

Baca Juga :  Polisi Selidiki Kasus Peredaran Uang Palsu di Mimika


“Kami menolak pembukaan pertambangan Migas di Agimuga karena kami tidak menginginkan segala sesuatu terjadi lagi dan merusak alam seperti perusahan lain masuk di Mimika. Kami hidup karena tanah, bukan karena investasi,” tegas Fransiska.

Menurut Fransiska masyarakat tidak membutuhkan tambang migas karena tanah sebagai ibu selalu menyediakan segala sesuatu bagi orang Papua

“Masyarakat tidak butuh tambang Migas, yang masyarakat butuhkan hanyalah hutan yang menyediakan segalanya,” tuturnya.

Aksi penolakan tambang Migas oleh masyarakat adat di Kantor DPRD Mimika, Jalan Cenderawasih, Timika, Papua Tengah, Senin (30/10/2023). (Foto: Istimewa/Febri)

Adapun tuntutan yang disampaikan massa aksi kepada DPRD Mimika yakni pertama, segera mencabut ijin lelang pembangunan perusahaan Migas di Distrik Agimuga.

Baca Juga :  Bumdes Kampung Mawokauw Jaya Resmi Beroperasi

Kedua, massa meminta selesaikan pelanggaran HAM, mulai dari tahun 1967 sampai sekarang, dan semua harus dipertanggungjawabkan.

Ketiga, segera hentikan rencana pemekaran Kabupaten Agimuga. Keempat, segera hentikan 49 kontraktor yang akan beroperasi di tanah Amungsa.

Kelima, masyarakat Distrik Agimuga mendukung perjuangan masyarakat adat di Indonesia; Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dalam melawan perampasan lahan oleh investor.

Menanggapi aspirasi masyarakat, Wakil Ketua I DPRD Mimika, Aleks Tsenawatme, berjanji akan menindaklanjuti tuntutan tersebut sesuai mekanisme yang ada. Aleks juga menilai bahwa apa yang disampaikan masyarakat adalah sesuatu yang penting.

“Aspirasi sudah kami terima dan ini sebagai respon cepat dari permasalahan yang ada,” kata Aleks.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KNPB Intan Jaya Minta PBB Turun Tangan Usut Pelanggaran HAM dan Krisis Pengungsian
Hari HAM Sedunia, FRP di Timika Nyatakan 57 Tuntutan
Aksi Hari HAM di Nabire Memanas: Teriakan Merdeka hingga Desakan Long March
Hari HAM Sedunia, Massa Aksi di Mimika Siap Geruduk Kantor DPRK
Solidaritas Rakyat Papua Pro Demokrasi Sorong Raya Serukan Rekonsiliasi dan Penghentian Kekerasan di Papua
AMP Bali Gelar Aksi 1 Desember, Serukan Penarikan Militer hingga Hak Menentukan Nasib Sendiri
KNPB Intan Jaya Desak Referendum Ulang dan Investigasi HAM Internasional
Peringati Hari Otsus, Massa Kepung DPRK Mimika Tuntut Perlindungan Komoditas Lokal

Berita Terkait

Kamis, 11 Desember 2025 - 01:26 WIT

KNPB Intan Jaya Minta PBB Turun Tangan Usut Pelanggaran HAM dan Krisis Pengungsian

Rabu, 10 Desember 2025 - 18:19 WIT

Hari HAM Sedunia, FRP di Timika Nyatakan 57 Tuntutan

Rabu, 10 Desember 2025 - 16:53 WIT

Aksi Hari HAM di Nabire Memanas: Teriakan Merdeka hingga Desakan Long March

Rabu, 10 Desember 2025 - 09:21 WIT

Hari HAM Sedunia, Massa Aksi di Mimika Siap Geruduk Kantor DPRK

Rabu, 3 Desember 2025 - 19:56 WIT

Solidaritas Rakyat Papua Pro Demokrasi Sorong Raya Serukan Rekonsiliasi dan Penghentian Kekerasan di Papua

Berita Terbaru

Bupati Mimika, Johannes Rettob, (ujung kanan) memegang piala penghargaan Inovative Goverment Award 2025 yang berlangsung di Jakarta, Rabu (10/12/2025). (Foto: Istimewa)

Pemerintahan

Pemkab Mimika Raih Penghargaan Daerah dengan Inovasi Terbaik

Rabu, 10 Des 2025 - 18:29 WIT

Kordinator aksi membaca 57 tuntutan dalam aksi damai memperingati Hari HAM Sedunia di Kantor DPRK Mimika, Rabu (10/12/2025). (Foto: Galeri Papua/Endy Langobelen)

Suara

Hari HAM Sedunia, FRP di Timika Nyatakan 57 Tuntutan

Rabu, 10 Des 2025 - 18:19 WIT