JAYAWIJAYA – Manajemen Markas Pusat Komisi Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (KOMNAS TPNPB-OPM) menetapkan Bupati Jayawijaya, Atenius Murip, sebagai target daftar pencarian orang (DPO).
Penetapan DPO itu dilakukan menyusul pernyataan Atenius pada Kamis (29/5/2025) lalu yang meminta agar TPNPB, atau disebut oleh polisi kelompok kriminal bersenjata (KKB), untuk segera tinggalkan Kota Wamena.
“Kelompok Egianus (pimpinan TPNPB Nduga) atau kelompok mana pun yang ada di sini, segera angkat kaki, tinggalkan Kota Wamena,” ujar Atenius usai TPNPB menembak seorang anggota Polres Jayawijaya di RSUD Wamena.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Atenius aksi teror penembakan oleh TPNPB tidak akan ditoleransi di Wamena. Sebab, Wamena adalah tempat bagi masyarakat untuk hidup damai, belajar, dan membangun masa depan yang lebih baik.
Atenius dalam kesempatan itu pun mengimbau warga agar turut berperan dalam menjaga keamanan dengan melaporkan kehadiran kelompok bersenjata di lingkungan mereka.
“Apabila ada kelompok-kelompok kejahatan membawa senjata, yang masuk di kampung-kampung, sampaikan kepada kami. Usir mereka dari tempat itu,” pungkasnya.
Akibat dari pernyataan itu, TPNPB-OPM pun mengeluarkan status DPO bagi Atenius Murip. Melalui pesan suara, Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, secara tegas menyerukan kepada setiap pasukan bersenjatanya yang berada di Kota Wamena untuk mengarahkan target penembakan ke Atenius Murip.
“Jangan main-main. TPNPB ingat, ada yang masih beroperasi di Kota Wamena, berusaha bupati itu tembak dia mati dulu. Kami Manajemen Markas Pusat akan bertanggung jawab,” ujar Sebby, Jumat (30/5/2025) malam.
Sebby mengatakan perjuangan yang dilakukan oleh TPNPB-OPM merupakan perjuangan resmi sebagai pemilik negeri atas tanah Papua. Penyerangan dan perlawanan yang dilakukan pun merupakan bagian dalam mempertahankan nyawa rakyat Papua dan tanah airnya.
“TPNPB itu resmi. Tidak ada yang macam-macam dengan kami. Kami pemilik negeri. Kami adalah pembela HAM. Orang bilang, freedom fighters. Itu dihargai oleh masyarakat di seluruh dunia. TPNPB itu West Papuan Human Rights Defender. Kami berjuang untuk rakyat kami dan negeri kami,” jelas Sebby.
Oleh karena itu, Sebby memberikan peringatan kepada setiap pejabat pemerintah Indonesia yang bertugas di atas tanah Papua untuk senantiasa menjaga ucapan agar tidak serta merta mengeluarkan pernyataan yang kontroversial.
“Semua harus paham ini baik. Siapapun bupati, anda jangan keluarkan pernyataan macam-macam. Kami kutuk anda bupati (Atenius Murip) ini,” tuturnya.
Di samping itu, para pejabat serta aparat keamanan, yang merupakan orang asli Papua, juga diminta agar mendukung perjuangan TPNPB-OPM hingga benar-benar sepenuhnya merdeka.
“Kepada semua pejabat, anggota tentara polisi Indonesia (yang merupakan) orang asli Papua, Anda harus berpikir cerdas dan berpikir yang baik untuk balik kanan, kembali gabung, dan lawan pendudukan ilegal militer Indonesia di Papua,” tutur Sebby.
“Mereka (Indonesia) sangat jahat, benar-benar jahat. Dulu mereka dibilang pernah bom kami. Kita hanya dengar cerita dan emosi itu sentimental di dalam jiwa sanubari kami, kita berjuang. Tapi sekarang nyata-nyata di depan mata kami. Maka itu, perempuan, laki-laki, anak kecil, anak sekolah, semuanya bangkit, mahasiswa bangkit. Kita lawan,” tandasnya.
