Jayapura,GaleriPapua – Solidaritas Mahasiswa Papua (SOMAP) menyatakan situasi di Tanah Papua telah masuk dalam kondisi darurat militer dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Pernyataan itu disampaikan melalui siaran tertulis pada 2026, di tengah aksi mahasiswa yang berujung pembubaran oleh aparat di Jayapura.
Penanggung jawab SOMAP, Kamus Bayage, mengatakan aksi tersebut merupakan respons atas meningkatnya kekerasan bersenjata di sejumlah wilayah sejak awal tahun ini. Ia menyebut sedikitnya enam daerah menjadi titik konflik, yakni Yahukimo, Sorong, Dogiyai, Teluk Bintuni, Tolikara, dan Puncak.
“Kami merespons kondisi dari Januari hingga April, di mana kekerasan bersenjata terus terjadi di wilayah-wilayah tersebut,” kata Kamus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pernyataannya, SOMAP menilai pendekatan negara yang dinilai militeristik dan represif telah memicu pelanggaran HAM berulang serta berdampak luas pada warga sipil. Mereka juga menyoroti praktik eksploitasi sumber daya atas nama pembangunan dan investasi yang disebut memperburuk kondisi sosial masyarakat.
“Kami menyatakan bahwa situasi Tanah Papua masuk dalam zona darurat militer dan HAM berat,” demikian pernyataan SOMAP.
SOMAP menyebut lebih dari 103 ribu warga menjadi pengungsi internal akibat konflik bersenjata di sejumlah wilayah, antara lain Nduga, Intan Jaya, Maybrat, Yahukimo, Teluk Bintuni, Puncak, dan Pegunungan Bintang. Para pengungsi, menurut mereka, menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, layanan kesehatan, dan perlindungan.
Selain itu, laporan sejumlah lembaga gereja dan HAM disebut menemukan pola kekerasan baru, termasuk serangan udara dan pengeboman di wilayah permukiman warga. SOMAP juga menuding adanya pembunuhan di luar proses hukum terhadap warga sipil.
SOMAP mencatat hingga akhir Maret 2026 terdapat lebih dari 107 ribu warga sipil terdampak konflik bersenjata antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Eskalasi operasi militer disebut memperluas dampak konflik, termasuk terganggunya akses pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi.
Pada awal 2026, SOMAP juga mencatat sejumlah insiden kekerasan, termasuk penangkapan warga sipil di Sorong serta peristiwa di Dogiyai yang dilaporkan menewaskan sejumlah orang. Mereka juga menyinggung kasus penembakan terhadap warga, termasuk anak-anak dan perempuan, serta penembakan seorang aparatur sipil negara di Yahukimo.
Di tengah aksi yang digelar di Jayapura, Kamus menyebut aparat membubarkan massa menggunakan gas air mata. Ia mengklaim sedikitnya 12 peserta aksi terdampak di sekitar kawasan Denzipur.
Selain itu, ia mengatakan sejumlah peserta aksi terkena peluru karet di depan Kampus Universitas Sains dan Teknologi Jayapura (USTJ).
“Ini aksi kemanusiaan, tapi ruang kami dibungkam dan ditutupi oleh negara,” ujar Kamus. Ia juga menuding adanya upaya penutupan informasi terkait berbagai peristiwa kekerasan di Papua, meski pernyataan tersebut belum mendapat tanggapan dari pihak terkait.
Selain kekerasan fisik, SOMAP menyoroti meningkatnya kriminalisasi terhadap anak dan pelajar Papua. Mereka menyebut anak-anak usia 12 hingga 17 tahun ditangkap dan diinterogasi tanpa pendamping, serta diduga mengalami kekerasan.
SOMAP juga mengangkat dugaan kekerasan seksual terhadap perempuan di wilayah operasi militer yang disebut belum ditangani secara hukum.
Melalui pernyataan dan aksi tersebut, SOMAP mengajak mahasiswa, kelompok masyarakat sipil, gereja, dan berbagai elemen bangsa untuk bersuara terhadap situasi yang mereka nilai sebagai krisis kemanusiaan di Papua.
Menanggapi aksi tersebut, Kepala Kepolisian Resort Jayapura Kota, Komisaris Besar Frederickus Maclarimboen mengatakan aksi itu berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di [Kabupaten] Puncak dan kami menurunkan 1.200 personel gabungan TNI-Polri
“Kalau chaos tadi itu karena ada pelemparan kepada petugas begitupun juga di [depan kampus] USTJ dilempar juga diserang oleh massa jadi kita pasti merespons,” kata Maclarimboen.
Setelah menyampaikan pernyataan sikap, mahasiswa turut menyerahkan dokumen aspirasi “Papua Darurat Militer dan Kemanusiaan” kepada Ketua DPR Papua.
“Kami akan menindaklanjuti aspirasi kepada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden, Panglima TNI dan Kapolri. Terima kasih,” kata Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonay didepan massa aksi.
