JAKARTA – Puluhan ribu warga sipil di berbagai wilayah Papua terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka akibat operasi militer yang terus berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.
Eskalasi konflik bersenjata antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata berdampak langsung pada keselamatan masyarakat, dengan perempuan dan anak-anak menjadi kelompok paling rentan.
Berdasarkan laporan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bertajuk Papua dalam Cengkeraman Militer: Laporan Situasi HAM di Papua 2023–2025, jumlah pengungsi internal yang tercatat tercatat mencapai 76.228 orang yang tersebar di tujuh kabupaten.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Akibat pengedropan pasukan sejak 2018 sampai 2025, khusus untuk periode 2023–2025, kami mendata sekitar 76.228 orang menjadi pengungsi,” ujar Emanuel Gobay, salah satu penyusun laporan, dalam peluncuran dokumen tersebut di Gedung YLBHI, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).
Gobay menambahkan, jika dihitung sejak 2018 berdasarkan data dewan gereja yang diluncurkan di Jayapura, jumlah pengungsi bahkan diperkirakan mencapai 100.000 jiwa.
Papua Tengah Paling Terdampak
Laporan YLBHI mencatat, Papua Tengah menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak, yakni 65.564 orang, seiring intensitas operasi militer yang tinggi di kawasan tersebut. Situasi pengungsian kembali memburuk sepanjang 2024 hingga 2025.
Pada 2024, sedikitnya 6.000 warga di Kabupaten Intan Jaya, Paniai, dan Puncak terpaksa mengungsi setelah kampung mereka menjadi lokasi kontak senjata.
Sementara itu, di Papua Pegunungan, 3.318 warga Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, dilaporkan meninggalkan rumah akibat konflik bersenjata yang membahayakan warga sipil.
Memasuki 2025, eskalasi konflik kembali meningkat. Sejak Januari hingga September 2025, lebih dari 10.261 warga sipil dilaporkan mengungsi di Papua Tengah.
Konsentrasi pengungsi terbesar berada di Ilaga dengan sekitar 9.261 orang, sementara sisanya tersebar di Nabire dan Timika.
Gelombang pengungsian juga terjadi di Yahukimo, Paniai, Teluk Bintuni, dan Lanny Jaya, menyusul operasi militer dan laporan serangan udara.
Perempuan dan Anak-anak Jadi Korban Utama
YLBHI menegaskan, mayoritas pengungsi adalah perempuan dan anak-anak. “Perlu diketahui bahwa yang menjadi pengungsi mayoritas perempuan, baik yang masih gadis maupun yang sudah jompo atau mama-mama, dan juga anak-anak,” kata Gobay.
Banyak dari mereka merupakan petani yang terpaksa meninggalkan ladang dan sumber penghidupan. Akibatnya, krisis pangan dan kesehatan tak terhindarkan.
Sebagian besar pengungsi bertahan hidup dengan bergantung pada gereja atau kerabat, tanpa dukungan memadai dari pemerintah daerah maupun pusat.
Kondisi itu memperparah kemiskinan dan berdampak jangka panjang, termasuk terhambatnya akses pendidikan anak-anak pengungsi akibat persoalan administrasi kependudukan.
Selain kehilangan tempat tinggal, warga juga menghadapi trauma psikologis akibat kekerasan bersenjata dan keberadaan aparat di sekitar permukiman.
“Ketika mereka mengungsi, itu kondisinya sangat memprihatinkan karena sekolah bagi anak-anak itu tidak mampu disiapkan. Bagaimana Palang Merah Indonesia tidak ada di sana. Saya kurang tahu alasannya apa sampai tidak bisa turun di sana,” kata Gobay.
“Anak-anak mayoritas tidak sekolah. Jadi, kalau kita hitung dari 2018-2025, itu kita sudah bisa lihat berapa anak SMA yang tidak bisa lanjut kuliah, berapa anak SMP tidak lanjut SMA, dan berapa anak SD tidak bisa lanjut SMP karena mereka putus sekolah. Kalau ini dibiarkan, berarti ini ada rencana apa? Mau membunuh karakter orang Papua atau seperti apa? Karena pembiaran ini dibiarkan,” lanjutnya.
Pendekatan Keamanan Dinilai Memperparah Krisis
Laporan YLBHI juga menyoroti penempatan aparat di fasilitas sipil seperti gereja, sekolah, dan puskesmas yang dinilai menambah rasa takut di tengah masyarakat serta mendorong pengungsian internal.
“Bulan September… di Paniai, (warga) mengungsi setelah aparat keamanan menduduki pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas). Pendudukan fasilitas sipil ini menjadi pola. Di bulan yang sama, militer dalam sebuah operasi di Distrik Sugapa menduduki Sekolah Dasar YPPK Jalai dan Gereja Katolik Fransiskus Jalai,” demikian laporan YLBHI.
YLBHI menilai, operasi militer yang berjalan tanpa kebijakan politik negara yang jelas telah memperburuk situasi hak asasi manusia di Papua.
Gelombang pengungsian yang terus berulang disebut sebagai bukti bahwa pendekatan keamanan yang mengedepankan kekuatan bersenjata justru menempatkan warga sipil sebagai korban utama konflik berkepanjangan di Tanah Papua.
