Home / DPR / Utama

MRP Minta Kursi Legislatif Berpihak pada Orang Asli Papua

Jefri Manehat

Sabtu, 10 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

MRP Papua Tengah melakukan rapat koordinasi bersama Pemkab Mimika, Forkopimda, dan tokoh masyarakat di Mimika. (Foto: Galeri Papua/Jefri Manehat)

MRP Papua Tengah melakukan rapat koordinasi bersama Pemkab Mimika, Forkopimda, dan tokoh masyarakat di Mimika. (Foto: Galeri Papua/Jefri Manehat)

MIMIKA – Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah melakukan rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Mimika, Forkopimda, dan tokoh masyarakat, Sabtu (10/2/2024) di Hotel Cendrawasih 66, Timika, Papua Tengah.

Ketua MRP Papua Tengah, Agus Anggaibak, dalam rapat itu menjelaskan, rapat koordinasi tersebut dalam rangka menindaklanjuti surat MRP Papua Tengah nomor 166/16 MRP PPT dimana kursi legislatif dari tingkat DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi hingga Kabupaten dan Kota berpihak pada OAP.

“Hal ini kami (MRP) sudah sampaikan kepada KPU Pusat dan kami sosialisasikan kepada KPU dan Bawaslu tingkat Provinsi Papua Tengah. Ini akan menyeluruh untuk semua KPU Kabupaten di Papua Tengah,” ujar Agustinus.

Hal itu, ketua MRP, agar orang Papua menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Menurutnya ketika OAP menjadi tuan di atas tanahnya sendiri, maka itu akan menekan konflik sosial yang terjadi di Papua.

Agustinus menyebut, untuk mengamankan konflik sosial di Papua, menurutnya OAP sendirilah yang mampu melakukan itu. Oleh karena itu, kursi legislatif harus berpihak pada OAP.

“OAP sendiri yang mampu menangani konflik dan mengembalikan situasi konflik di Papua. Hanya OAP yang mampu berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berseberangan,” tuturnya.

Agustus mengatakan, hal ini pun agar Otsus benar-benar perpihak dan dirasakan oleh OAP.

Baca Juga :  Hak Belum Dibayarkan Bendahara, Ratusan TKBM Pomako Mogok Kerja

Sementara Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, menyambut baik keputusan MRP Papua Tengah tentang perlindungan dan keberpihakan kepada OAP pada kursi legislatif dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

“Saya sangat setuju dengan keputusan MRP tentang keberpihakan kursi legislatif pada OAP. Bahwa OAP harus menjadi tuan di atas tanahnya dan dengan begitu OAP bukan lagi hanya menjadi penonton melainkan menjadi pelaku utama dalam pembangunan,” kata Bupati.

Menurut Bupati, KPU di daerah maupun di pusat perlu menyikapi ini secara baik.

“Bukan saja bagi pihak penyelenggara, ini juga perlu menjadi perhatian serius bagi negara jika negara inginkan konflik sosial di Papua diredam,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Komisi II DPRK Mimika Tinjau Keluhan Warga di Wania
Dari Hari HAM ke Pengungsian Massal Nduga: “Hadiah Natal Ini Kami Makan Bom-Bom”
DPRK Paniai Apresiasi Jhon NR Gobai Sampaikan Aspirasi Warga ke Marinir AL
15 Mahasiswa STMIK Nabire Terima KIP Aspirasi dari DPRP Papua Tengah
Temui Demonstran, DPRK Mimika Janji Kawal Perlindungan Komoditi Lokal
DPRK Bangun Jembatan Darurat Siriwini, Warga Desak Pemprov Segera Bertindak
RDP dengan Dinkes, Komisi III DPRK Mimika Dorong Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan
Reses di Tengah Trauma: Seruan Pulang dari Pengungsi Nduga

Berita Terkait

Minggu, 1 Februari 2026 - 17:23 WIT

Komisi II DPRK Mimika Tinjau Keluhan Warga di Wania

Rabu, 24 Desember 2025 - 20:26 WIT

Dari Hari HAM ke Pengungsian Massal Nduga: “Hadiah Natal Ini Kami Makan Bom-Bom”

Rabu, 17 Desember 2025 - 06:30 WIT

DPRK Paniai Apresiasi Jhon NR Gobai Sampaikan Aspirasi Warga ke Marinir AL

Sabtu, 22 November 2025 - 01:12 WIT

15 Mahasiswa STMIK Nabire Terima KIP Aspirasi dari DPRP Papua Tengah

Sabtu, 22 November 2025 - 01:02 WIT

Temui Demonstran, DPRK Mimika Janji Kawal Perlindungan Komoditi Lokal

Berita Terbaru

Armada kantor Pencarian dan Pertolongan Timika bertolak dari Muara Poumako Timika menuju ke lokasi yang dituju guna melakukan pencarian, Kamis (26/2/2026). (Foto: SAR Timika)

Peristiwa

Wanita Paruh Baya Dilaporkan Hilang Diterkam Buaya di Mimika

Kamis, 26 Feb 2026 - 16:38 WIT

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum Provinsi Papua Tengah, sekaligus Ketua Tim Penanganan Konflik Kwamki Narama dan Kapiraya, Marthen Ukago. (Foto: Galeri Papua/Kevin Kurni)

Pemerintahan

Pemprov Papua Tengah: Konflik Kapiraya Tak Semata Batas Wilayah

Kamis, 26 Feb 2026 - 05:05 WIT