Unjuk Rasa & Tutup Kantor PT PJP, Ini Sejumlah Tuntutan dari Supplier 7 Suku

MIMIKA – Kantor PT Pengembangan Jaya Papua (PJP) yang berlokasi di Jalan Cenderawasih, SP 3, Timika, Papua Tengah terpaksa ditutup sementara usai digeruduk sekelompok demonstran yang mengklaim sebagai supplier dari 7 suku, Selasa (9/7/2024).

Untuk diketahui, PT PJP merupakan salah satu kontraktor yang menyuplai makanan ke PT Freeport Indonesia (PTFI).

Pantauan media ini, saat melakukan aksi, massa terlihat membentangkan spanduk yang di dalamnya bertuliskan beberapa aspirasi, antara lain tutup PT Tri Boga, segera investigasi praktik mafia di lingkungan PTFI dan PT Pangan Sari Utama (PT PSU), evaluasi semua vendor di lingkungan PTFI dan PT PSU, berikan keadilan bagi Orang Asli Papua (OAP) dan rakyat Mimika, serta kembalikan hak-hak OAP.

Koordinator Lapangan (Koorlap) Aksi, Yance Sani, saat berorasi mengungkapkan bahwa para suplier bahan makanan mentah yang merupakan pengusaha OAP di Mimika merasa sangat kecewa.

Menurut mereka, telah terjadi permainan harga di mana dampak dari hal tersebut menyebabkan para supplier 7 suku terpaksa gigit jari.

Diduga hal itu akibat adanya oknum yang membeli bahan makanan mentah dengan harga yang sangat murah.

“Kalian itu pembunuh ekonomi, harga kecil (murah-red) sekali. Sekarang saya minta tolong sama manajemen sampai hari Rabu, sampai permintaan kami dijawab baru kau (PT PJP) kerja supaya demi keamanan kita bersama,” teriak Yance.

Dikatakan, aksi yang dilakukan ini bukan untuk memalang kantor. Namun, semata-mata demi keadilan bagi pengusaha OAP.

Kemudian, orator lainnya, Deki Tenoye saat berorasi menyampaikan, pihaknya telah menyerahkan sembilan tuntutan kepada pihak terkait termasuk PTFI. Mereka memberikan waktu selama 3 hari untuk negosiasi.

Adapun 9 poin tuntutan tersebut yakni sebagai berikut.

Pertama, pihaknya bukan pengemis atau minta-minta, tetapi hanya menuntut hak sebagai orang asli Papua yang dilindungi oleh undang-undang. Kedua, segera tutup PT Tri Boga.

Ketiga, kembalikan hak Purchasing Order (PO) kepada supplier 7 suku dengan perhitungan nilai bisnis yang lebih masuk akal dan manusiawi melalui perjanjian kerja yang jelas, transparan, dan adil.

Keempat, copot para pihak yang terlibat dalam penghilangan, pengurangan, dan pengalihan hak PO supplier 7 suku sebagaimana pernyataan kami di atas.

Kelima, hentikan sementara transaksi dengan para pihak sampai terjadinya kesepakatan bersama supplier 7 suku dengan PTFI dan PT PSU.

Keenam, wujudkan tindakan nyata jika memang PTFI dan PT PSU peduli terhadap kemajuan dan kesejahteraan OAP.

Ketujuh, belajar dari kondisi dan permasalahan perlakuan tidak adil para pihak sebagaimana yang dinyatakan di atas, maka supplier 7 suku menuntut mendapatkan hak menjadi salah satu vendor utama sebagai wadah para supplier 7 suku untuk memenuhi kebutuhan logistik pada PT PSU.

Berkaitan dengan hal tersebut, supplier tujuh suku menyatakan siap secara manajemen untuk memenuhi standar kualitas yang diperlakukan.

Delapan, menuntut bahwa perlakuan serta praktik curang dan tidak adil kepada OAP yang menjalankan usaha supplier pada lingkungan PTFI dan PT PSU tidak terjadi terulang lagi di kemudian hari.

Sembilan, jika tidak ada penyelesaian yang adil dan transparan oleh para pihak, massa akan terus melakukan pemalangan dan pembatasan aktivitas usaha kepada kantor PT Tri Boga beserta perusahaan lain yang dianggap dan terbukti melakukan perampasan hak PO supplier 7 suku.

Mengenai hal ini, pihaknya meminta kepada para pihak yang dimaksud agar ditutup sementara hingga ada kesepakatan dengan supplier 7 suku.

Sementara perwakilan PJP, Cecep Winata, yang menemui massa mengatakan pihaknya tidak mengelola tentang pembelian bahan mentah, mereka hanya mengolah makanan.

“Yang ingin saya sampaikan bahwa kami bukan vendor yang memasukkan bahan makanan mentah kepada PT Freeport Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk mengklarifikasi hal tersebut,” pungkasnya.

Selanjutnya, setelah melalui banyak drama dengan aparat keamanan yang berjaga di lokasi, Kantor PT PJP pun akhirnya ditutup oleh massa dengan melilit rantai besi pada pintu pagar kantor kemudian digembok.

Massa aksi kemudian bergeser menuju jalan masuk check poin PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana dan memblokade area tersebut.

Dalam aksi blokade itu, Koorlap Aksi, Yance Sani kembali membacakan 9 poin tuntutan kepada PT Freeport Indonesia.