MIMIKA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika memberikan dana hibah kepada KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri dalam rangka pelaksanaan Pemilukada serentak tahun 2024.
Wujud kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Willem Naa, bersama masing-masing unsur pimpinan Forkopimda yang hadir di Ballroom Hotel Grand Tembaga, Mimika, Papua Tengah, Jumat (10/11/2023).
Dana hibah kegiatan Pilkada yang dibebankan pada Anggaran Pemdapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023-2024 dengan total dana hibah untuk KPU Rp140.910.206.500, Bawaslu sebesar RP36.404.970.777, Polres Mimika sebesar RpRP27.453.270.000, dan Kodim 1710/Mimika sebesar RP16.879.550.000.
Willem Naa dalam amanahnya menyampaikan, NPHD merupakan komitmen dan keseriusan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada serentak 2024 sesuai dengan tahapan KPU.
Willem menegaskan, penggunaan anggaran dan pertanggungjawaban agar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Ia mengatakan, penyalurannya dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama 40 persen dari nilai NPHD disalurkan pada tahun 2023. Kemudian, tahap kedua 60 persen dari nilai NPHD disalurkan pada tahun 2024.
“Dalam Pilkada nanti, saya berharap sinergitas antara Pemerintah Daerah, TNI/Polri, dan penyelenggara tetap terpelihara dengan baik sehingga semua tahapan berjalan aman, tertib, dan lancar. Diharapkan kepada penyelenggara, terus menjaga profesionalisme dalam melaksanakan tugas tahapan pilkada tahun 2024 di Kabupaten Mimika,” kata Willem.
Willem melanjutkan, NPHD bertujuan untuk meningkatkan akses dan fasilitas di daerah dalam melaksanakan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tahapan Pilkada.
Ia juga meminta agar setiap jajaran yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada nanti agar dapat meningkatkan kualitas tertibnya administrasi bagi para pemilih supaya saat penyelenggaraan Pilkada nanti dapat terlaksana dengan aman dan kondusif, serta mewujudkan kehidupan demokrasi di daerah.
