Pemkot Sorong dan Pemkab Tambrauw Belum Laporkan Hasil Evaluasi dan RAP untuk Dana Otsus

Rabu, 22 Maret 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kepala Bidang Perencanaan Otonomi Khusus Bappeda Papua Barat, Legius Wanimbo.

Kepala Bidang Perencanaan Otonomi Khusus Bappeda Papua Barat, Legius Wanimbo.

MANOKWARI – Pemerintah Kota Sorong dan Pemerintah Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat Daya hingga kini belum menyerahkan hasil evaluasi serta RAP untuk penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) tahap pertama.

Padahal, kedua hal itu merupakan syarat utama untuk penyaluran dana Otsus dari Pemerintah Pusat.

Kepala Bidang Perencanaan Otonomi Khusus Bappeda Papua Barat, Legius Wanimbo, mengungkapkan bahwa sebelumnya hasil evaluasi dan RAP hanya perlu tercapai sekitar 76 persen dari seluruh kabupaten dalam satu provinsi. Hasil itu kemudian disampaikan ke pusat, lalu dana Otsus dapat disalurkan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kali ini sudah tidak begitu. Setiap kabupaten maupun kota harus berlomba. Siapa yang cepat menyampaikan evaluasi dan RAP, bisa dapat lebih dulu dana Otsus,” tutur Legius kepada wartawan di Hotel Aston Manokwari, Rabu (22/3/2023).

Baca Juga :  Pimpin Apel, Johannes Rettob Keluhkan Sejumlah Hal Termasuk Kelakuan Pimpinan OPD

Dia juga menyebutkan, perlombaan penyampaian hasil evaluasi dan RAP dipastikan “berhadiah” penghargaan, di mana Pemerintah Kabupaten dan Kota yang dianggap lengkap dalam laporan evaluasi dan RAP bisa mendapatkan dana Otsus yang lebih.

Setidaknya terdapat empat variabel dalam penilaian pemerintah pusat untuk memberikan penghargaan kepada kabupaten dan kota.

Meskipun tidak merincikan empat variabel itu, Legius menegaskan bahwa jika salah satu variabel tidak terpenuhi, maka dana Otsus dapat dipotong.

“Sebab masing-masing variabel ada hitungan persennya sendiri. Mulai dari 20-35 persen. Kalau ada yang tidak lengkap, dipotong sesuai persentase itu,” ungkap dia.

Baca Juga :  Bupati Mimika Sebut Rp10 Miliar Telah Dihabiskan untuk Penanganan Konflik

Dengan penjelasan itu, Legius membenarkan suatu daerah bisa jadi tidak mendapatkan dana Otsus.

Lebih lanjut terkait belum dilaporkannya RAP dan hasil evaluasi dari kedua Pemda di provinsi termuda di Indonesia itu, Legius mengatakan bahwa masih terdapat kendala di Pemprov Papua Barat Daya khususnya untuk jabatan eselon III dan IV.

“Termasuk mengenai adanya peraturan Badan Pelaksana Hulu (BPH) Migas yang baru,” katanya.

Sementara itu, di Provinsi Papua Barat, seluruh kabupaten sudah menyampaikan hasil evaluasi dan RAP sehingga tinggal menunggu dana transfer Otsus dari pusat.

“Paling lambat April disalurkan,” tutupnya.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Di Balik Rencana Kota Kapiraya, Warga Masih Hidup dalam Waswas
Polusi Debu dan Asap di Mimika, Bupati Perintahkan Penanganan Darurat Udara
76,83 Persen Paket Proyek Mimika Didelegasikan ke BPBJ
Pemkab Mimika Akui Sulit Awasi Operasional Perusahaan Kayu
Bupati Mimika Sebut Rp10 Miliar Telah Dihabiskan untuk Penanganan Konflik
Rapat Tertutup Bahas Persoalan Kamtibmas, Mimika Bentuk Tim Terpadu
Kesbangpol Mimika Gelar Sosialisasi Penguatan Karakter Berbasis Pancasila dalam Keluarga
Lima Personel BPBD Mimika Disiapkan Jadi Tim Rescue Profesional

Berita Terkait

Minggu, 13 September 2026 - 19:15 WIT

Di Balik Rencana Kota Kapiraya, Warga Masih Hidup dalam Waswas

Sabtu, 12 September 2026 - 15:14 WIT

Polusi Debu dan Asap di Mimika, Bupati Perintahkan Penanganan Darurat Udara

Jumat, 11 September 2026 - 15:29 WIT

76,83 Persen Paket Proyek Mimika Didelegasikan ke BPBJ

Rabu, 9 September 2026 - 18:39 WIT

Pemkab Mimika Akui Sulit Awasi Operasional Perusahaan Kayu

Kamis, 3 September 2026 - 16:53 WIT

Bupati Mimika Sebut Rp10 Miliar Telah Dihabiskan untuk Penanganan Konflik

Berita Terbaru

Proses evakuasi salah satu korban penyanderaan KKB di Kabupaten Mimika. (Foto: Istimewa/Satgas Humas Operasi Damai Cartenz)

Hukrim

1 Korban Sandera KKB Berhasil Dievakuasi ke Timika

Senin, 14 Sep 2026 - 15:25 WIT

Suasana di sekitar lokasi kejadian saat dikerumuni warga setempat dan polisi pada Sabtu malam, 12 September 2026. (Foto: Polres Mimika)

Hukrim

Polisi Berhasil Tangkap Pelaku Penikaman Remaja di Mimika

Minggu, 13 Sep 2026 - 18:14 WIT