Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan, Yoris Raweyai Jaring Aspirasi Muda-mudi Mimika

Ahmad

Senin, 5 Februari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang digelar Ketua Komisi II DPD RI, Yoris Raweyai, di Aula Hotel Cenderawasih 66, Mimika, Papua Tengah, Senin (5/2/2024), (Foto: Galeri Papua/Moh. Wahyu Welerubun)

Suasana sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang digelar Ketua Komisi II DPD RI, Yoris Raweyai, di Aula Hotel Cenderawasih 66, Mimika, Papua Tengah, Senin (5/2/2024), (Foto: Galeri Papua/Moh. Wahyu Welerubun)

MIMIKA – Ketua Komisi II DPD RI, Yoris Raweyai, menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan bersama kelompok muda-mudi Mimika di Aula Hotel Cenderawasih 66, Timika, Papua Tengah, Senin (5/2/2024).

Dalam sosialisasi tersebut, Yoris menyampaikan beberapa hal penting tentang empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tentang 4 pilar kebangsaan tersebut, Yoris menjelaskan secara singkat bahwa yang pertama, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Kedua, UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara serta ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kemudian yang ketiga, NKRI sebagai bentuk negara. Keempat, Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Menurutnya, semua itu harus dijalankan bersamaan.

“Ini amanat undang-undang yang harus kita jalankan,” tutur Yoris.

Dalam penyelenggaraan suatu negara, Yoris menyebut, ada hal yang perlu dijadikan sebagai perhatian oleh masyarakat, terutama menyangkut tantangan etika kehidupan berbangsa. Di antaranya adalah agama, otonomi daerah, sara, korupsi dan penyelenggaraan hukum.

Baca Juga :  Bupati Mimika: Kenaikan Biaya Perjalanan Dinas ASN Masih Sekadar Wacana

Persoalan agama, kata Yoris, ada sejumlah fakta yang kerap ditemukan di lapangan seperti masih lemahnya penghayatan dan pengalaman agama serta munculnya pemahaman terhadap ajaran agama yang keliru dan sempit.

Terkait otonomi daerah, masalah yang kerap terjadi menurut Yoris biasanya disebabkan oleh lemahnya pengabdian terhadap kepentingan daerah serta timbulnya fanatisme kedaerahan.

Sedangkan perihal sara, yakni kurang berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas Kebhinekaan dan kemajemukan.

Kemudian kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa perihal pemberantasan korupsi, dan yang terakhir tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal.

Menurutnya ini diperkuat dengan pengaruh globalisasi kehidupan yang semakin meluas dan persaingan antar bangsa yang kian tajam serta kuatnya intervensi kekuatan global dalam perumusan kebijakan nasional.

Pada kesempatan itu, Yoris juga menjaring banyak aspirasi dari para muda-mudi yang hadir. Yoris mengatakan, nantinya akan menampung semua aspirasi yang disampaikan dan berjanji akan memperjuangkannya apabila kembali terpilih menjadi anggota DPD RI.

Baca Juga :  DPD RI Luncurkan Program Ketahanan Pangan di Papua Tengah, Dorong Kemandirian Pertanian Lokal

“Ini kan aspirasi yang kita coba tampung. Mudah-mudahan nanti dengan pemerintahan yang baru ini akan coba untuk masukkan itu ke dalam apakah Perdasi atau Perdasus, ya,” kata Yoris.

Yoris sendiri memiliki visi apabila terpilih akan berusaha memajukan Provinsi Papua Tengah sebagai poros pembangunan untuk seluruh tanah Papua jika kembali menduduki kursi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia.

“Saya punya visi kalau saya terpilih saya akan canangkan untuk Papua Tengah itu bebas pendidikan dan kesehatan. Itu harus, kita sedang melakukan kajian, baru kita lihat dengan SDA yang ada di Papua Tengah ini kemudian kita buat satu sistem yang profesional untuk bagaimana bisa memajukan Papua Tengah sebagai poros pembangunan untuk seluruh tanah Papua,” tutup Yoris.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Masterplan Perkotaan Potowaiburu Rampung, Pemkab Mimika Tata Kawasan Pesisir Barat
Nancy Raweyai Dorong Perubahan Mimika Lewat Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Perempuan
Pengawasan Orang Asing di Mimika Diperketat demi Cegah Pelanggaran dan Lindungi Pekerja Lokal
Serapan Dana Otsus Mimika Tahap I Capai 90 Persen, OPD Didesak Percepat Administrasi
Realisasi Anggaran Mimika Capai 50,11 Persen: BPKAD Ingatkan Kualitas Proyek dan Keterlambatan OPD
Gerbang Emas Mimika, Bupati Dorong UMKM dan Perluasan Lapangan Kerja
HUT ke-30 Mimika, Bupati Minta OPD Evaluasi Program Pembangunan
30 Tahun Mimika, Bupati Apresiasi Perjuangan Para Perintis Pembangunan

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 20:11 WIT

Masterplan Perkotaan Potowaiburu Rampung, Pemkab Mimika Tata Kawasan Pesisir Barat

Selasa, 20 Oktober 2026 - 17:39 WIT

Nancy Raweyai Dorong Perubahan Mimika Lewat Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Perempuan

Senin, 19 Oktober 2026 - 19:13 WIT

Serapan Dana Otsus Mimika Tahap I Capai 90 Persen, OPD Didesak Percepat Administrasi

Senin, 19 Oktober 2026 - 19:09 WIT

Realisasi Anggaran Mimika Capai 50,11 Persen: BPKAD Ingatkan Kualitas Proyek dan Keterlambatan OPD

Senin, 12 Oktober 2026 - 13:28 WIT

Gerbang Emas Mimika, Bupati Dorong UMKM dan Perluasan Lapangan Kerja

Berita Terbaru