Warga Mimika Unjuk Rasa Tuntut Penarikan Militer dari Distrik Jila

Ahmad

Rabu, 17 Desember 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Massa dari Bundaran Timika Indah menuju ke Kantor DPRK Mimik dalam rangka aksi damai menuntut penarikan militer dari Distrik Jila, Rabu (17/12/2025).(Foto: Galeri Papua/Endy Langobelen)

Massa dari Bundaran Timika Indah menuju ke Kantor DPRK Mimik dalam rangka aksi damai menuntut penarikan militer dari Distrik Jila, Rabu (17/12/2025).(Foto: Galeri Papua/Endy Langobelen)

MIMIKA – Sejumlah warga Kabupaten Mimika, Papua Tengah, yang tergabung dalam Solidaritas Peduli Jila (SPJ) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Rabu (17/12/2025).

Dalam aksi unjuk rasa ini, aliansi masyarakat, mahasiswa dan pemuda itu turun ke jalan guna menyuarakan aspirasi mereka tentang situasi yang saat ini sedang dialami masyarakat di Distrik Jila.

Menurut mereka, keberadaan aparat militer di Distrik Jila telah menyebabkan trauma yang mendalam, terlebih setelah adanya operasi penyisiran terhadap anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pada tanggal 10 Desember 2025 lalu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Akibatnya, banyak dari masyarakat setempat mengungsi ke ibu kota distrik, tepatnya di Kampung Jila.

Mereka tidak datang dengan tangan kosong melainkan dengan berbagai spanduk bertuliskan “Tarik Militer” sebagai tuntutan sekaligus protes.

Aksi tersebut dinahkodai oleh Ketua Koorlap Melianus Alom dan Marianus Dekme selaku Wakil Koorlap. Mereka mengawali aksi dengan long march dari bundaran Timika Indah menuju ke kantor DPRK Mimika pada pagi hari.

Berdasarkan pantauan, sekitar pukul 10.30 WIT, massa tiba di halaman depan gedung kantor DPRK Mimika dan langsung diterima oleh Ketua Komisi II DPRK Mimika Dolfin Beanal beserta jajarannya.

Orasi pun dimulai, satu per satu orator secara bergilir menyampaikan aspirasi mereka di hadapan para anggota dewan.

Baca Juga :  Solidaritas Merauke Desak Gereja Suarakan Penghentian PSN

Dalam kesempatan itu, para orator menyerukan penarikan militer dari Distrik Jila, baik pasukan organik maupun non-organik.

“TNI-Polri segera tarik militer yang ada di atas di Distrik Jila, segera! Kami ingin rayakan Natal dengan situasi yang aman, damai, tentram,” teriak salah seorang orator.

Sebuah spanduk bertuliskan “Kami bukan musuh negara, kami warga negara, kami tidak ingin hidup ketakutan di atas tanah sendiri” pun terpampang nyata di depan para wakil rakyat seolah menegaskan bahwa masyarakat butuh rasa aman dan damai dalam menyambut perayaan hari suci kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember nanti.

Ketua Aliansi Pemuda Amungme (APA), Hellois Kemong, yang turut hadir dalam aksi pun mendesak pemerintah daerah agar serius dalam menangani persoalan di Distrik Jila.

“Bupati Mimika jangan menutup mata terkait masalah yang ada di Jila. Kenapa pemerintah lebih serius terhadap persoalan Wakia dan Kwamki Narama sementara Jila tidak?” tandasnya.

Setelah seluruh rangkaian orasi, mereka lalu membacakan tujuh poin tuntutan sebagai pernyataan sikap SPJ.

Adapun tujuh poin tuntutan yang pertama adalah menuntut Presiden Republik Indonesia segera menarik militer dari Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Kedua, Komnas HAM Republik Indonesia segera datang di Kabupaten Mimika, Distrik Jila.

Ketiga, masyarakat Amungme menuntut dengan tegas pencabutan status zona merah di seluruh wilayah adat Amungsa, dari Jigimugi sampai Jelamatagal.

Baca Juga :  Tundukkan SMK Kasih Refael 3-1, SMKN 2 Mimika Segel Tiket 16 Besar Kapolda Cup II

Keempat, negara wajib menjamin hak asasi masyarakat sipil. Kelima, militer wajib menjalankan hukum humaniter.

Keenam, Pemerintah Kabupaten Mimika segera ciptakan suasana damai di Distrik Jila, agar masyarakat bisa mengikuti perayaan Natal dan tahun baru dalam suasana damai.

Dan yang terakhir, DPRK Mimika segera bentuk Panitia Khusus (Pansus) Kemanusiaan khususnya di Distrik Jila.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRK Mimika Dolfin Beanal kepada awak media menyampaikan bahwa tujuh tuntutan ini akan ditindaklanjuti di tingkat dewan dan akan dibahas secara bersama dengan Ketua DPRK Mimika, Primus Natikapereyau.

Dolfin menyebutkan, sebelumnya ia telah mendatangi Distrik Jila dan sempat bertemu dengan masyarakat yang mengungsi.

Karena itu, lanjut dikatakan bahwa terkait pansus sudah direncanakan dan akan segera direalisasikan dalam waktu dekat.

“Pansus itu kita sudah rencanakan, kita juga akan berkolaborasi dengan Pansus Kemanusiaan Provinsi Papua Tengah, kita akan ambil beberapa dari tim-nya mereka, kita akan bikin dan kita akan kaji apa yang terjadi di sana,” kata Dolfin.

Dolfin juga mengharapkan agar dalam menjelang perayaan Natal, pihaknya tidak akan diam dan akan segera menindaklanjuti semua tuntutan masyarakat guna menghadirkan situasi yang aman dan kondusif bagi masyarakat di Distrik Jila.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kepala Suku di Puncak Ajak Warga Jaga Keamanan Demi Masa Depan Pendidikan Anak
Silaturahmi dan Penyaluran Sembako, Tokoh Adat Puncak Dukung Bupati Jaga Keamanan demi Pembangunan
Mahasiswa Papua Gelar Panggung Rakyat, Tolak PSN dan Militerisme
CSR Freeport Disorot, Masyarakat Tsinga, Banti dan Aroanop Dinilai Masih Tertinggal
Mamberamo Raya: Warga Anggreso Desak Pemprov Papua Bangun Jalan ke Sarmi
Dewan Adat Daerah Mimika Desak Kejari Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pembangunan Rumah di Hoya
Mimika: Tumpukan “Sampah” Regulasi, Program Inovasi, dan Kampanye Lingkungan
Perubahan Iklim Global: Ketika Iklim Menghangat, Malaria Menguat di Mimika

Berita Terkait

Kamis, 9 Juli 2026 - 13:50 WIT

Kepala Suku di Puncak Ajak Warga Jaga Keamanan Demi Masa Depan Pendidikan Anak

Selasa, 7 Juli 2026 - 13:21 WIT

Silaturahmi dan Penyaluran Sembako, Tokoh Adat Puncak Dukung Bupati Jaga Keamanan demi Pembangunan

Minggu, 28 Juni 2026 - 02:53 WIT

Mahasiswa Papua Gelar Panggung Rakyat, Tolak PSN dan Militerisme

Minggu, 14 Juni 2026 - 15:31 WIT

CSR Freeport Disorot, Masyarakat Tsinga, Banti dan Aroanop Dinilai Masih Tertinggal

Jumat, 12 Juni 2026 - 19:21 WIT

Mamberamo Raya: Warga Anggreso Desak Pemprov Papua Bangun Jalan ke Sarmi

Berita Terbaru

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mimika, Inosensius Yoga Pribadi (kiri), dan Vice President Government Relations PT Freeport Indonesia, Lenny Josephina (kanan), menandatangani Berita Acara Serah Terima hibah 11 kilometer pipa HDPE di area operasional dataran rendah PTFI, Mile 34, Mimika, Papua Tengah, Kamis, 9 Juli 2026. Dok. PTFI

Freeport

PTFI Serahkan Hibah 11 Km Pipa HDPE ke Pemkab Mimika

Jumat, 10 Jul 2026 - 14:39 WIT