MIMIKA — Dalam upaya memperjuangkan hak ulayat dan posisi tawar masyarakat adat Papua, Kepala Suku Amungme, Jackson Beanal, melakukan pertemuan strategis dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, di Timika baru-baru ini.
Pertemuan yang difasilitasi oleh jembatan komunikasi dari Presiden ke-7 RI ini menyoroti perlunya pergeseran paradigma dalam pembangunan Papua.
Jackson Beanal, yang juga merupakan Direktur PT Sinabuk Nemangkawi Abadi, membawa aspirasi krusial mengenai ketimpangan ekonomi di wilayah lingkar tambang Papua Tengah. Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus sejalan dengan penghormatan terhadap pemilik hak ulayat agar masyarakat lokal tidak sekadar menjadi penonton di tanah sendiri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Bapak Wakil Presiden, kami tidak menolak pembangunan. Kami hanya meminta keadilan. Tanah ini adalah ibu kami, dan kami ingin menjadi tuan di atas tanah kami sendiri,” tegas Jackson dalam dialog tersebut.
Selain isu keadilan ekonomi, Jackson memaparkan daftar kebutuhan mendesak bagi warga Amungme, mulai dari pembangunan bandara perintis di Tsinga, jalan penghubung antarkampung, pemukiman layak, hingga akses kesehatan dan pendidikan.
Secara spesifik, ia mendorong pengakuan formal bagi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan mendesak agar putra daerah diberikan posisi strategis di perusahaan besar seperti PT Freeport Indonesia.
Merespons tuntutan tersebut, Wakil Presiden Gibran menginstruksikan Sekretaris Wapres Al Muktabar dan Staf Ahli Wapres Tina Talisa untuk segera melakukan tindak lanjut teknis.
Arahan ini menandakan bahwa pemerintah pusat memandang aspirasi masyarakat adat sebagai agenda strategis nasional yang memerlukan solusi lintas kementerian.
Pertemuan lanjutan antara tim kepresidenan dan Jackson Beanal pun akan digelar di Jakarta dalam waktu dekat untuk memetakan langkah konkret.
Fokus utama pemerintah kini adalah memastikan distribusi manfaat ekonomi dari sumber daya alam Papua dapat dirasakan langsung oleh masyarakat asli melalui kebijakan yang inklusif dan bermartabat.
Langkah cepat Sekretariat Wakil Presiden ini dianggap sebagai sinyalemen positif bagi perubahan arah kebijakan di Papua, di mana masyarakat adat mulai ditempatkan sebagai subjek utama dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan.
