Belum Ditetapkan, Apa Kabar APBD Mimika 2024?

Ahmad

Senin, 8 Januari 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, saat ditemui di pelataran Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (8/1/2024). (Foto: Galeri Papua/Moh. Wahyu Welerubun)

i

Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, saat ditemui di pelataran Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (8/1/2024). (Foto: Galeri Papua/Moh. Wahyu Welerubun)

MIMIKA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika tahun 2024 sampai saat ini, Senin (8/1/2024), belum juga ditetapkan. Lantas, bagaimana perkembangan terkait dengan pembahasan APBD tersebut?

Berdasarkan penjelasan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika, Yohana Paliling, pada 18 Desember 2023 lalu, hal itu dikarenakan sidang Pariputna terkait dengan pembahasan APBD Kabupaten Mimika tahun 2024 yang harusnya sudah masuk pandangan fraksi diketahui ditunda.

Yohana menyebut, pihaknya sudah menyurati Ketua DPRD Kabupaten Mimika melalui Sekretariat Dewan (Sekwan) untuk mendapatkan jadwal paripurna yang baru.

Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga terus diupayakan terkait dengan keterlambatan tersebut.

Baca Juga :  ODGJ Diduga KKB Tewas Ditembak Aparat, Kapolres Puncak Jaya: Akan Diselidiki

Penjelasan Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob

Sementara Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob, saat memimpin apel gabungan perdana di halaman Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika pada Senin (8/1/2024) turut menyoroti keterlambatan penetapan APBD 2024 tersebut.

Kata John, sepengetahuannya APBD sebeleumnya sudah dibahas dan telah diparipurnakan. Namun, pada saat pandangan fraksi, jajaran Dewan Perwkilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika memilih walk out (Keluar).

“Dan itu yang sampai sekarang tidak terbahas,” ungkapnya ketika ditemui usai memimpin apel gabungan.

John melanjutkan, terkait hal ini apabila tidak segera terselesaikan, maka akan ada konsekuensi yang harus diterima oleh Pemerintah Daerah.

Baca Juga :  Polisi Tangkap 5 Pelaku yang Tewaskan Anggota Polres Yahukimo, 2 Masih DPO

Menurutnya, yang menjadi persoalan adalah jika APBD belum ditetapkan, maka akan berdampak pada pengeluaran keuangan daerah.

Oleh karena itu, John meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dapat bekerja seperti biasanya sesuai dengan prosedur.

“Saya berharap kita sekiranya prosedural saja. Saya berharap kita melaksanakan tugas kita (secara) rutin saja dulu. Jangan berpikir tentang uang,” harap John.

“Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Papua Tengah besok memfasilitasi TAPD kita dengan DPRD kabupaten untuk membicarakan persoalan ini,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

BRIDA Mimika Buka Akses Riset Daerah, Gandeng Perguruan Tinggi Lokal
BRIDA serta Kementerian Haji dan Umrah Resmi Gabung MPP Mimika
Pembagian DPA Pemkab Mimika Direncanakan Bersamaan Pelantikan Pejabat
Kick Off RKPD 2027 Resmi Dimulai, Mimika Fokus Pendidikan hingga Ketahanan Pangan
BRIDA Mimika Mulai Aktif, Siap Buka Layanan Riset dan Inovasi di MPP
Terima Keluhan Warga, Kadistrik Wania Janji Bawa Masalah Infrastruktur ke Pemkab
Jembatan Rusak di Distrik Tembagapura, Ini Tanggapan Kadis PUPR
Sejumlah Pejabat Eselon Pemkab Mimika Dilantik, Bupati John Tegaskan Hal Ini

Berita Terkait

Selasa, 27 Januari 2026 - 19:58 WIT

BRIDA serta Kementerian Haji dan Umrah Resmi Gabung MPP Mimika

Selasa, 27 Januari 2026 - 07:56 WIT

Pembagian DPA Pemkab Mimika Direncanakan Bersamaan Pelantikan Pejabat

Senin, 26 Januari 2026 - 16:01 WIT

Kick Off RKPD 2027 Resmi Dimulai, Mimika Fokus Pendidikan hingga Ketahanan Pangan

Senin, 26 Januari 2026 - 15:57 WIT

BRIDA Mimika Mulai Aktif, Siap Buka Layanan Riset dan Inovasi di MPP

Jumat, 23 Januari 2026 - 20:12 WIT

Terima Keluhan Warga, Kadistrik Wania Janji Bawa Masalah Infrastruktur ke Pemkab

Berita Terbaru

Solidaritas Merauke melakukan aksi spontan pada saat pelaksanaan Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL-PGI) 2026 di Gedung Olahraga (GOR) Hiad Sai, Merauke, Papua Selatan, Jumat (30/1/2026). (Foto: Istimewa/Solidaritas Merauke)

Suara

Solidaritas Merauke Desak Gereja Suarakan Penghentian PSN

Sabtu, 31 Jan 2026 - 14:32 WIT