Aliansi Honorer Mimika Kembali Gelar Aksi, Wabup Rettob: Saya Janji akan Usut Tuntas Semua

Senin, 11 Juli 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Aliansi Honorer Kabupaten Mimika menggelar aksi demo di depan lobi Kantor Pusat Pemerintahan SP3, Senin (11/7/2022).

Aliansi Honorer Kabupaten Mimika menggelar aksi demo di depan lobi Kantor Pusat Pemerintahan SP3, Senin (11/7/2022).

TIMIKA – Aliansi Honorer Kabupaten Mimika pada hari Senin (11/7/2022) sekitar pukul 09.30 kembali menggelar aksi demo di Kantor Pusat Pemerintahan Mimika untuk menuntut keadilan dalam pengangkatan K2 formasi 600 yang dianggap cacat aturan.

Dengan membawa sejumlah spanduk beserta data dan bukti yang terangkum pada sebuah dokumen, mereka berorasi meminta penjelasan dari pimpinan daerah terkait ketidakadilan yang mereka alami.

“Bapak pimpinan daerah segera keluar temui kami. Jelaskan kepada kami berdasarkan data dan bukti yang jelas. Jangan beragumentasi yang tidak sesuai fakta,” kata Kevin Kristo Nanlohy, Koordinator aksi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau kalian anggap apa yang kami perjuangkan ini salah, silakan jelaskan ke kami salahnya dimana dan yang benar yang mana. Kami akan tetap berdiri di sini dan perjuangkan kebenaran ini sampai selesai,” imbuhnya.

Kevin menyebutkan bahwa dalam pengangkatan K2 formasi 600 tersebut, telah terjadi pemalsuan data.

“Ada yang non Amungme Kamoro tapi kamu pakai isi Amungme Kamoro. Ini jelas pemalsuan data. Bahkan yang bukan Papua juga kamu isi dia Papua,” sebut Kevin.

“Ada yang baru tiga bulan, tujuh bulan, bahkan yang bukan honorer saja kalian angkat. Baru yang sudah bekerja belasan puluhan tahun kalian kemanakan? Inilah oknum-oknum yang keluarganya anggota DPR, pejabat. Ini jelas tidak adil. Maka dari itu, kita harus bersuara. Jangan kita pelihara ketidakadilan ini,” lanjutnya.

Baca Juga :  Simpatisan Eltinus Omaleng Demo Tolak JR Pimpin Mimika

Sementara itu, kepada wartawan Kevin megeluhkan statement yang dilontarkan Bupati Mimika dan Kepala BKPSDM Mimika terkait persoalan ini.

“Kami sudah mendengar statement mereka bahwa nama-nama yang sudah ada tidak bisa diganti. Kami pikir ini keliru karena surat yang ditandatangani kemarin itu bukan SK melainkan surat peryataan. Surat itu pun tidak ada nomor suratnya. Saya punya bukti surat itu,” tuturnya.

“Dan di dalam aturan CPNS pun jelas, seorang CPNS dapat diberhentikan apabila ditemukan bukti pelanggaran pada saat lamaran. Itu pun yang sudah CPNS, apa lagi ini yang baru tanda tangan surat pernyataan ini,” jelas Kevin.

Lebih lanjut dia mengungkapkan telah mengantongi sekitar 50-an nama yang diangkat tidak berdasarkan aturan yang ada, dalam hal ini Kevin menyebutnya cacat aturan.

“Itu baru 50% data yang kita kumpul. Itu cacat aturan mulai dari masa kerja yang belum memenuhi, ada yang bukan honorer, ada yang honor baru beberapa bulan tapi diakomodir untuk pengangkatan. Datanya semua ada di kami,” tandasnya.

Kevin berharap Bupati Mimika selaku kepala kepegawaian tertinggi daerah bisa memperhatikan kasus persoalan ini.

“Saya pikir pak bupati bisa melihat persoalan ketidakadilan ini. Dengan hormat saya minta bapak bupati untuk perhatikan. Saya tahu ini perbuatan oknum-oknum saja yang mengatasnamakan bupati yang buat masalah dan kegaduhan ini. Jadi saya minta harus transparan,” pungkasnya.

Baca Juga :  Amanat Pangdam XVII Cendrawasih Kepada Satgas Satuan Organik Yonif Mekanis 203 AK dan Yonif Raider 321 GT

Aksi demo yang dilakukan di depan Kantor Pusat Pemerintahan itu berlangsung sekitar dua jam lebih.

Setelah itu, masa aksi Aliansi Honorer Mimika berjalan memasuki lobi Kantor Pusat Pemerintahan.

Mereka terus menunggu dan berharap bertemu pimpinan daerah. Dengan waktu kurang lebih lima jam, masa aksi akhirnya ditemui oleh Wakil Bupati Mimika Johannes Retob.

Kepada masa aksi Wabup Retob turut menyampaikan kekesalannya terkait pengangkatan K2 formasi 600 tersebut.

Dia merasa bahwa dirinya beserta Bupati Mimika telah dibohongi oleh oknum-oknum pejabat di dalam badan Pemerintahan Kabupaten Mimika.

“Saya pikir kalian tahu mengenai persoalan honorer. Saya sendiri juga yang perjuangkan ini sampai di Komisi II DPR. Tapi begitu waktu kuota itu turun, saya tidak tahu sama sekali bisa terjadi seperti ini,” tuturnya.

Wabup Retob kemudian meminta kepada masa aksi untuk memberikan data-data dan bukti-bukti ketidakadilan yang dimiliki masa aksi agar diperjuangkan bersama-sama.

“Saya ingin minta data-data yang kalian anggap nama-nama itu adalah siluman dan sebagainya. Karena menurut saya, ini ada manipulasi data. Karena minimal yang diterima oleh pusat adalah yang sudah bekerja 5 tahun,” jelasnya.

“Saya janji sama kalian, saya akan usut tuntas semua. Kita bersihkan semua orang-orang yang tidak benar. Jadi saya minta data itu kalian berikan sama saya dan kita berjuang sama-sama,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Distrik Mimika Baru Petakan Risiko Kebakaran di Permukiman Padat
Pemerintah Akan Kembalikan Dana Otsus Papua Rp2,5 Triliun
Bupati Mimika Pastikan Akses Banti Pulih Usai Longsor, RS Aman dari Abrasi
Kolaborasi Lintas Lembaga Tekan Angka Pernikahan Siri dan Pastikan Legalitas Keluarga
Disdukcapil Mimika Perkuat Ketahanan Keluarga Lewat Reformasi Administrasi Kependudukan
Pemkab Mimika Percepat Raperda Perumda Air Minum dan Limbah
Urgensi Ketahanan Keluarga dan Tertib Administrasi di Mimika
Disdukcapil Mimika Edukasi Warga Terkait Regulasi Nikah dan Cerai guna Tekan Konflik Sosial

Berita Terkait

Sabtu, 2 Mei 2026 - 01:10 WIT

Distrik Mimika Baru Petakan Risiko Kebakaran di Permukiman Padat

Jumat, 1 Mei 2026 - 22:27 WIT

Pemerintah Akan Kembalikan Dana Otsus Papua Rp2,5 Triliun

Jumat, 1 Mei 2026 - 00:56 WIT

Bupati Mimika Pastikan Akses Banti Pulih Usai Longsor, RS Aman dari Abrasi

Kamis, 30 April 2026 - 16:49 WIT

Kolaborasi Lintas Lembaga Tekan Angka Pernikahan Siri dan Pastikan Legalitas Keluarga

Kamis, 30 April 2026 - 16:41 WIT

Disdukcapil Mimika Perkuat Ketahanan Keluarga Lewat Reformasi Administrasi Kependudukan

Berita Terbaru

Mahasiswa FIM-WP menggelar aksi mimbar bebas di Waena, Jayapura, Sabtu, 2 Mei 2026. Galeripapua/ Istimewa.

Organisasi

Mahasiswa West Papua Tuntut Pendidikan Gratis di Tanah Papua

Sabtu, 2 Mei 2026 - 21:40 WIT

Seorang penggiat Inorga KIS dengan papan seluncurnya sedang melakukan salah satu trik dalam permainan skateboard di area Car Free Day—Jalan Cenderawasih, Mimika, Papua Tengah, Sabtu (2/5/2026). (Foto: Galeri Papua/Ahmad)

Event

KIS Mimika Warnai Parade Hardiknas di Car Free Day

Sabtu, 2 Mei 2026 - 18:56 WIT