MIMIKA – Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, menegaskan bahwa roda Pemerintahan Kabupaten Mimika harus tetap berjalan.
Hal itu ia tegaskan mengingat saat ini Pimpinan Daerah Kabupaten Mimika, baik bupati maupun wakil bupati, sedang berhadapan dengan proses hukum dugaan korupsi.
“Dengan kondisi kita hari ini, Pak Bupati dan Pak Wakil harus berhadapan dengan hukum. Ini tadi ibu sampaikan ke Pak Sekda untuk tetap kendalikan situasi pemerintahan,” ujarnya kepada awak media di Hotel Horison Diana, Jalan Budi Utomo, Timika, Papua Tengah, Selasa (28/2/2023).
“Jadi itu tidak mempengaruhi kinerja pemerintah. Yang terkait dengan beliau berdua ini kan masalah hukum, jadi saya pikir itu sudah ranahnya lain. Tapi pemerintahan tetap harus berjalan seperti biasa dan lebih ditingkatkan dan pengawasannya harus lebih baik,” imbuhnya.
Ribka juga meminta kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika untuk mengawasi semua program pemerintahan yang tengah berjalan.
“Baik dari sisi akuntabilitasnya, ya keuangan dan juga pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun anggaran 2023. Juga meningkatkan pengawasan internal di pemerintahan. Artinya pelaksanaan semua program-program kegiatan yang ada di Kabupaten Mimika,” jelasnya.
Sebagai informasi, kedatangan Ribka Haluk di Timika untuk melakukan rapat koordinasi (rakor) bersama Forkopimda Kabupaten Mimika.
Meskipun kegiatan itu digelar secara tertutup, Ribka menyampaikan bahwa rakor tersebut lebih membahas tentang persoalan pemerintahan beserta substansinya.
“Kemudian kami juga membahas terkait dengan keamanan, terus ada beberapa agenda lainnya seperti persiapan Pemilu 2024, inflasi, dan juga terkait dengan kondisi keamanan kita di sini,” terangnya.
