TIMIKA – Kelompok Solidaritas Honorer Kabupaten Mimika kembali datangi kantor DPRD untuk mempertanyakan tindak lanjut atas aspirasinya yang telah disampaikan beberapa waktu lalu kepada Komisi A.
Kordinator aksi, Eduard Sowai mengatakan kedatangan ini juga untuk menyampaikan dua permintaan yakni penambahan kuota khusus bagi honorer yang tidak terakomodir formasi K2 akibat dugaan adanya kecurangan dan pembentukan pansus untuk mengusut tuntas dugaan kecurangan tersebut.
“Pengangkatan (K2) kemarin itu kami merasa dirugikan. Hak-hak kami dipakai dengan dugaan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang menjadi mafia-mafia pengisap darah di dalam pemerintahan ini,” ujar Edwar di Kantor DPRD Mimika, Rabu (6/7/2022).
“Kemudian kami juga meminta penambahan kuota honorer untuk pengangkatan berikutnya yang bertujuan untuk semua honorer di Mimika. Dari pesisir sampai gunung semua harus diakomodir,” imbuhnya.
DPRD selaku representasi masyarakat juga diharapkan senantiasa dapat mengawal setiap proses pengangkatan agar tidak terjadi lagi kecurangan yang sangat merugikan para tenaga honorer.
Untuk diketahui, kedatangan Kelompok Solidaritas Honorer Kabupaten Mimika ini diterima secara langsung oleh Wakil Ketua DPRD Johannes Felix Helyanan, Anggota DPRD Komisi A Lexy Linturan dan Martinus Walilo.
Menanggapi apa yang disampaikan Koordinator aksi, Lexy Linturan mengakui adanya keterlambatan tindak lanjut dari DPRD karena bertepatan dengan dilakukannya AKD.
“Tetapi tidak usah khawatir karena isunya masih ada pada kita semua dan tentunya kita akan tindaklanjuti itu. Mengingat ada pak wakil ketua juga di sini yang mendengar langsung sehingga nanti dari Komisi akan meneruskan ke pimpinan untuk pembentukan pansus itu,” ujarnya.
“Dan selanjutnya akan membawa isu ini sampai ke BKN Jakarta. Itu yang kita sudah sepakati sejak pertemuan lalu. Jadi bukan kita abaikan, tetap kita perhatikan,” tuturnya melanjutkan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Mimika Johannes Felix Helyanan menyebutkan akan ikut mengawal kasus ini.
“Saya sendiri juga akan ikut mengawal. Artinya kita minta supaya BKD juga harus kita undang untuk meluruskan persoalan ini. Jadi kita jangan lihat bahwa yang sudah diakomodir itu sudah cukup, tapi adik-adik ini juga harus diakomodir karena saya yakin mereka ini semua bekerja penuh,” katanya.
“Saya lihat muka-muka ini juga saya tahu kalau mereka ini sudah bekerja lama. Jangan malah yang baru kerja beberapa tahun atau bahkan bulan yang dimasukkan. Jadi, kami akan terus berupaya memperjuangkan ini,” pungkasnya.
