JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua dapat dilakukan secara cermat dan netral.
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, menegaskan keputusan yang diambil harus matang agar tidak menimbulkan konflik baru di kemudian hari.
“Harapan kami, KPU segera memastikan jadwal tahapan PSU dan menerbitkan keputusan resmi. Prosesnya harus dilakukan secara cermat, karena situasi ini sensitif dan bisa berdampak luas,” kata Ramses.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menyebut PSU harus berjalan sesuai aturan agar tidak memicu ketegangan politik di Papua. “Ini menjadi peringatan agar tidak ada lagi hal-hal yang tidak perlu terjadi ke depan,” ujarnya.
Ramses juga menekankan pentingnya netralitas semua pihak dalam penyelenggaraan PSU, terutama KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan.
“Semua pihak harus bertanggung jawab dan netral dalam menjalankan tugasnya. Jangan sampai ada intervensi yang bisa memperkeruh situasi,” tegasnya.
Sebelumnya, pada 6 Maret 2025 lalu, Ramses Limbong, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mencari solusi agar pendanaan tetap tersedia tanpa mengganggu keuangan daerah.
“Kami sudah menjelaskan kondisi fiskal Papua kepada KPU RI. APBD kita terbatas, dan ada kesulitan dalam hal keuangan. Namun, karena ini amanat Undang-Undang, PSU tetap harus terlaksana,” tuturnya.
Guna menekan pengeluaran, Pemprov Papua telah meminta KPU untuk melakukan efisiensi anggaran PSU.
Beberapa langkah yang diusulkan antara lain memangkas perjalanan dinas hanya untuk keperluan mendesak, menggelar rapat secara daring, serta memanfaatkan gedung dan gudang milik pemerintah untuk kebutuhan penyimpanan logistik.
“Kami minta KPU mengurangi perjalanan dinas, hanya yang benar-benar penting atau mendesak saja. Rapat juga bisa dilakukan secara daring untuk menghemat biaya,” kata Ramses.
Selain itu, masa kerja petugas ad hoc juga akan dipersingkat dari enam bulan menjadi tiga bulan guna menghemat anggaran, terutama dalam hal honorarium dan tunjangan lainnya.
“Saya juga meminta agar logistik seperti kotak suara dan bilik suara yang masih layak dipakai tidak perlu diganti, cukup dilakukan pengecekan dan perbaikan jika diperlukan.
Ramses menambahkan bahwa Pemprov Papua terus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) guna mencari solusi pendanaan yang tepat.
“Apapun kondisinya, PSU ini harus jalan. Kami akan mencoba mencari alternatif pendanaan agar semua tahapan bisa terlaksana sesuai jadwal,” pungkasnya.
