MIMIKA – Pelaksana tugas (Plt) Bupati Mimika, Johannes Rettob (JR) mengungkapkan bahwa dirinya telah mendengar ada pegawai yang rela membayar sejumlah uang untuk mendapatkan jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika.
Hal itu disampaikan JR saat memimpin apel gabungan di pelataran Kantor Bupati Mimika, Jalan Poros SP3, Timika, Papua Tengah, Senin (9/1/2023).
“Saya mendengar bahwa masih banyak ada pegawai yang karena ingin jabatan, ingin punya posisi, terus ditipu-tipu sama orang luar, bahkan mungkin juga internal kita yang bawa-bawa nama saya untuk menjanjikan sebuah jabatan,” ungkapnya.
“Kali ini saya sampaikan, tidak ada yang boleh seperti itu. Saya dengar juga sudah ada yang kasih uang lagi hanya untuk sekadar jabatan. Yang sudah kasih uang, saya tidak akan angkat dia jadi pejabat,” imbuhnya menegaskan.
Menurut JR, untuk mendapatkan jabatan seharusnya para pegawai menempuh jalur yang benar, bukan dengan melakukan jual beli jabatan.
Kata dia, ada empat cara yang sesuai prosedur untuk mendapatkan sebuah jabatan, yakni assesment, evaluasi kinerja, married system atau pelelangan, dan job feed.
“Jadi kamu kerja saja dengan baik. Data nominasi pegawai kalian semua itu ada di kepegawaian. Kita tahu siapa yang pemalas walaupun pangkat tinggi. Jadi semua kerja dengan baik. Jangan terpengaruh,” tandasnya.
Disampaikan juga bahwa ada beberapa nama yang sudah ia catat telah melakukan jual beli jabatan dengan susah payah.
“Ingat saja, jangan coba-coba. Kita pegawai bukan begitu modelnya. Jadi kamu kerja saja, tidak usah pusing. Siapa yang kerja baik, pangkatnya memenuhi syarat, proses married system kalau dilakukan tidak usah takut. Tidak boleh ada itu orang jual-jual jabatan,” tegasnya.
Lebih lanjut, saat diwawancarai seusai apel, JR memastikan akan melakukan pengisian jabatan pada posisi jabatan yang sedang kosong.
“Tanggalnya belum, tapi itu pasti. Saya pastikan itu, karena banyak (jabatan) yang kosong kok. Bukan rolling ya, tapi dilakukan pengisian jabatan,” katanya.
Pengisian jabatan tersebut, lanjut JR, tetap melalui keempat prosedur yang sudah disampaikan di atas.
“Nah empat cara itu semua kita tempuh. Tergantung dimana jabatannya. Jadi, saya sudah tidak mau lagi kita angkat orang sembarang-sembarang. Kita mau profesional, kita harus bekerja dengan baik-baik,” jelasnya.
Menurutnya, jabatan bukan bagian dari kepentingan politik, melainkan kepentingan untuk perbaikan terhadap masyarakat.
“Kalau jabatan kita baik, pemerintah kita jalan dengan baik, otomatis politik juga jalan dengan baik,” pungkasnya.