MAPPI – Penjabat Bupati Mappi, Dr. Michael R. Gomar S.STP.,M.Si membuka kegiatan Konsultasi Publik II dalam rangka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mappi tahun 2025 -2045.
Kegiatan tersebut menghadirkan pemateri Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Negeri Papua (UNIPA), Dr. Ir.Jonni Marwa bersama tim yang berlangsung di GOR Kepi, Senin (9/9/2024).
Pj. Bupati Mappi dalam sambutannya, mengatakan dalam rangka penjaminan kualitas KLHS dan RPJPD Kabupaten Mappi tahun 2025 sampai 2045 yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem rencana pembangunan nasional beserta peraturan turunannya dan juga undang -undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup beserta turunannya Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah beserta turunannya yang secara eksplisit mengamanatkan pemerintah daerah seluruh indonesia untuk wajib menyusun dan membuat KLHS terhadap dokumen RPJPD untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam pembangunan suatu wilayah dan atau rencana program kebijakan suatu daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Penyusunan KLHS ini secara struktur dari pusat sampai daerah dengan menyesuaikan kondisi daerah agar dokumen -dokumen yang kita hasilkan selama 20 tahun kedepan tidak keluar dari dokumen terpusat yang sudah ada di Provinsi hingga di Pusat sehingga kita di daerah bisa menyesesuaikan dengan kebijakan pusat maupun Provinsi,” ungkapnya.
Dikatakan Pj. Bupati bahwa dokumen RPJDP Kabupaten Mappi tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi dan misi serta arah pembangunan daerah yang berisi kebijakan rencana program pemerintah Kabupaten Mappi yang membutuhkan KLHS untuk menjamin prinsip pembangunan yang berkelanjutan telah terintegrasi di dalamnya.
Pemda Mappi melalui Bappeda dan OPD teknis serta tim ahli dan pendamping yang tergabung dalam Pokja KLHS dan RPJPD telah melaksanakan tahapan demi tahapan dan mekanisme.
Hasil kajian ini menjadi syarat untuk melakukan tahapan validasi KLHS dan RPJPD Kabupaten Mappi tahun 2025-2045 di tingkat Provinsi Papua selatan dan kemudian dokumen tersebut untuk menjadi syarat dalam penyempurnaan akhir dokumen RPJPD Kabupaten Mappi.
“Hendaknya ini menjadi ajang bagi kita semua untuk memberikan solusi asas manfaat bagi masyarakat Kabupaten Mappi dengan melihat kondisi daerah maka saran masukan yang bapak/ibu sampaikan dalam konsultasi publik kedua ini menjadi catatan serta menyesuaikan kondisi daerah,” tuturnya.
Diharapkan saran dan masukan yang membangun demi kepentingan masyarakat Kabupaten Mappi. Kepala OPD pun diminta agar lebih proaktif memberikan informasi dan data -data dalam merumuskan pencapaian indikator tujuan pembangunandi Kabupaten Mappi.
“Saya berharap kegiatan konsultasi publik II bisa berjalan dengan baik demi keberlanjutan kehidupan kita selama 20 tahun ke depan,” harapnya.
“Saya juga mengajak kita semua untuk bersama – sama menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif menjelang hingga sampai selesainya tahapan Pilkada di Kabupaten Mappi, serta saling memberi peringatan bagi ASN untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan Pilkada serentak untuk tidak terlibat dalam kegiatan partai politik ataupun terlibat dalam kegiatan pasangan calon kepala daerah,” pungkasnya.
Update berita terbaru lainnya dengan mengikuti saluran Galeripapua.com WhatsApp Channel. Klik link berikut https://whatsapp.com/channel/0029VafbmilChq6Dj7IL2i46
