Tolak Sawit, Masyarakat Adat Klagilit Maburu Usir Utusan Perusahaan di Sorong

Endy Langobelen

Selasa, 20 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ambrosius, perwakilan masyarakat adat marga Klagilit Maburu, mengusir seorang pria yang diduga utusan perusahaan untuk membujuk masyarakat melepaskan lahan demi kehadiran kebun sawit. (Foto: Istimewa/Tangkapan layar video)

Ambrosius, perwakilan masyarakat adat marga Klagilit Maburu, mengusir seorang pria yang diduga utusan perusahaan untuk membujuk masyarakat melepaskan lahan demi kehadiran kebun sawit. (Foto: Istimewa/Tangkapan layar video)

SORONG – Sebuah video berdurasi 2 menit 37 detik yang viral di media sosial Facebook melalui akun Kaka Atta (Adin) pada Senin (19/1/2026) memperlihatkan momen pengusiran seorang pria yang diduga utusan perusahaan kelapa sawit PT Inti Kebun Sejahtera (IKSJ) oleh masyarakat adat marga Klagilit Maburu di Distrik Moi Segen, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Dalam video tersebut, terlihat seorang pria yang disebut sebagai perwakilan perusahaan sedang duduk berbincang dengan seorang pria paruh baya di dalam rumah.

Situasi berubah tegang ketika Ambrosius, perwakilan masyarakat adat marga Klagilit Maburu, tiba-tiba masuk dari pintu depan rumah sambil memegang sebilah parang dan langsung mengusir pria tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kau bikin apa? Saya sudah bilang kau kemarin, kau tidak boleh lagi datang bicara kau punya kelapa sawit lagi di sini,” ujar Ambrosius dalam video tersebut.

Ia menegaskan penolakannya dan meminta pria itu segera meninggalkan rumahnya.

“Kau jalan sudah, saya tidak butuh kau punya minta maaf karena kau sudah tipu banyak orang di sini. Kau jalan sudah, ini saya punya rumah, bukan kau punya tempat tinggal di sini,” tegasnya.

Masyarakat Adat Diminta Lepas Lahan untuk Kebun Sawit

Dikonfirmasi Galeripapua.com, Ambrosius membenarkan peristiwa dalam video viral tersebut. Ia menjelaskan, kejadian itu berlangsung pada Senin, 19 Januari 2026 sekitar pukul 17.47 WIT, saat seorang pria yang mengaku dari PT Inti Kebun Sejahtera kembali mendatanginya.

Baca Juga :  7 Organisasi Desak Pemerintah Atasi Krisis Pangan dan Kebakaran di Papua Selatan

Menurut Ambrosius, orang tersebut datang dengan tujuan meminta masyarakat adat marga Klagilit Maburu menyerahkan wilayah adat mereka seluas 700 hektar untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Belakangan, pria itu diketahui bernama Algius.

“PT Inti Kebun Sejahtera merupakan anak perusahaan dari Ciliandry Anky Abadi (CAA) yang dimiliki oleh taipan minyak sawit keluarga Fangiono,” jelas Ambrosius.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya sebelumnya telah bertemu Algius sekitar Desember 2025 di pinggir jalan Kampung Klasari, Distrik Moi Segen.

Saat itu, Ambrosius mengaku sudah memberikan peringatan agar yang bersangkutan tidak lagi menghasut orang-orang tua di marganya.

“Mewakili marga Klagilit saya memberikan peringatan ke dia agar tidak lagi menghasut orang-orang tua kami karena akan menghancurkan kerukunan marga yang selama ini berjalan baik,” ujarnya.

Namun, menurut Ambrosius, pihak perusahaan terus datang dengan berbagai cara meskipun penolakan telah disampaikan berulang kali.

“Mereka terus datang dengan berbagai cara, kami telah menyatakan penolakan berulang kali namun mereka terus datang dengan berbagai tipu daya, kami sebut itu janji manis,” katanya.

Ambrosius juga meminta perhatian dari berbagai pihak. “Mohon pantauan semua pegiat lingkungan dan Hak Asasi Manusia.”

Janji Manis Perusahaan

Ambrosius menyampaikan bahwa setelah kejadian tersebut, masyarakat adat marga Klagilit Maburu segera menggelar musyawarah internal.

Setelah kejadian pengusiran, masyarakat adat marga Klagilit Maburu menggelar musyawarah internal dan sepakat menolak total kehadiran kebun sawit. (Foto: Istimewa/Ambrosius)
Setelah kejadian pengusiran, masyarakat adat marga Klagilit Maburu menggelar musyawarah internal dan sepakat menolak total kehadiran kebun sawit. (Foto: Istimewa/Ambrosius)

Dalam pertemuan itu, diketahui bahwa pria yang mengaku dari perusahaan sawit itu diduga telah menghasut sejumlah anggota marga dengan berbagai iming-iming.

Baca Juga :  Pondok Natal “Honai Suka Cita” di Wamena Angkat Luka Papua Lewat Instalasi Seni

“Rupanya petugas tersebut telah mengahasut beberapa orang anggota marga kami untuk menerima kebun sawit. Dengan janji akan memberikan uang senilai Rp2 miliar, membangun 5 rumah, bantu biaya pendidikan, serta memberikan tiga unit mobil,” kata Ambrosius.

Kendati demikian, hasil musyawarah tetap menyepakati penolakan total terhadap perkebunan sawit.

“Semua anggota marga kami yang berjumlah 118 jiwa telah bersepakat untuk tidak menyerahkan wilayah adat kami dijadikan kebun sawit,” tegas Ambrosius.

Mereka menilai perkebunan sawit akan menghilangkan identitas masyarakat adat.

“Kami sadar bahwa perkebunan sawit tidak saja memutus relasi kami dengan tanah dan hutan, tapi lebih dari itu identitas kami sebagai masyarakat adat akan hilang,” ujarnya.

Hutan dan Dusun Sagu Digusur

Ambrosius juga mengungkapkan bahwa sejak 2007 hingga kini, PT IKSJ yang merupakan anak perusahaan CAA telah membuka hutan di sekitar wilayah adat marga Klagilit Maburu.

Bahkan pada Desember 2023, perusahaan disebut telah menggusur dusun sagu tanpa persetujuan masyarakat adat.

“Pada bulan Desember 2023, hutan kami dusun sagu (Mageme) digusur oleh mereka tanpa persetujuan dan izin dari kami. Sampai saat ini, mereka (perusahaan) tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut,” ungkapnya.

Wilayah adat seluas 700 hektar tersebut, kata Ambrosius, di dalamnya terdapat ribuan pohon sagu yang menjadi sumber pangan utama warga Kampung Wonosobo, Distrik Moi Segen, Kabupaten Sorong.

Menutup pernyataannya, Ambrosius menyerukan pentingnya menjaga tanah dan hutan adat. “Jaga tanah, jaga hutan dan jadi berkat untuk semua orang.”

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Peringati Hari Buruh, Ini Harapan Serikat Pekerja di Lingkungan Freeport
MRP Papua Tengah Dorong Perdamaian Konflik Kwamki Narama, 16 Korban Jiwa Jadi Perhatian
Temui Wapres, Kepala Suku Amungme Tuntut Keadilan Ekonomi dan Peran di Sektor Tambang
Wapres Gibran di Mimika: Bantuan Disorot, UMKM Lokal Terabaikan
Harapan Mama Papua Usai Selfie Bareng Wapres Gibran di Mimika
“Wisata Mancing Dadakan” di Jalan Ahmad Yani Mimika, Sindiran Halus untuk Genangan Abadi
Kehadiran Aparat Non-Organik Timbulkan Rasa Takut Masyarakat Papua
Aksi Front Rakyat Papua di DPRK Mimika, Soroti Otsus hingga Investasi

Berita Terkait

Jumat, 1 Mei 2026 - 16:10 WIT

Peringati Hari Buruh, Ini Harapan Serikat Pekerja di Lingkungan Freeport

Kamis, 30 April 2026 - 06:11 WIT

MRP Papua Tengah Dorong Perdamaian Konflik Kwamki Narama, 16 Korban Jiwa Jadi Perhatian

Rabu, 29 April 2026 - 17:17 WIT

Temui Wapres, Kepala Suku Amungme Tuntut Keadilan Ekonomi dan Peran di Sektor Tambang

Rabu, 22 April 2026 - 13:51 WIT

Wapres Gibran di Mimika: Bantuan Disorot, UMKM Lokal Terabaikan

Senin, 20 April 2026 - 20:39 WIT

Harapan Mama Papua Usai Selfie Bareng Wapres Gibran di Mimika

Berita Terbaru

Polisi lalu lintas melakukan olah tempat kejadian perkara di Jalan Poros Mapurujaya KM 10, Mimika, Jumat, 1 Mei 2026. Galeripapua/Istimewa

Hukrim

Pengendara Motor Tewas Berujung Penikaman di Mimika

Sabtu, 2 Mei 2026 - 01:59 WIT

Barang bukti narkotika yang diamankan polisi setelah penangkapan dua tersangka di Mimika. Kamis, 30 April 2026. Galeripapua/Istimewa

Hukrim

Polisi Ringkus Dua Tersangka Pengedar Sabu di Timika

Sabtu, 2 Mei 2026 - 01:41 WIT

Kebakaran menghanguskan sebuah bangunan di Jalan Cenderawasih, Mimika, Kamis malam, 30 April 2026. Galeripapua/Istimewa

Pemerintahan

Distrik Mimika Baru Petakan Risiko Kebakaran di Permukiman Padat

Sabtu, 2 Mei 2026 - 01:10 WIT

Ket. Foto: Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Felix Wanggai (tengah) di Hotel Horison Diana Mimika, Kamis 30 April 2026. Galeripapua/ Kevin Kurni.

Pemerintahan

Pemerintah Akan Kembalikan Dana Otsus Papua Rp2,5 Triliun

Jumat, 1 Mei 2026 - 22:27 WIT