MRP Papua Tengah Soroti UU Otsus yang Tidak Jalan

Endy Langobelen

Kamis, 25 April 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua MRP Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak. (Foto: Galeri Papua/Endy Langobelen

Ketua MRP Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak. (Foto: Galeri Papua/Endy Langobelen

MIMIKA – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak, menyoroti Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) yang dalam keberlangsungannya kerap tidak terlaksana dengan baik.

Agustinus Anggaibak, Kamis (25/4/2024) di Hotel Cenderawasih 66, Timika, Papua Tengah, menyebut kehadiran UU Otsus di tanah Papua sesungguhnya memiliki manfaat yang baik bagi orang asli Papua (OAP).

Akan tetapi, kekhususan itu sering tidak berjalan lantaran pemerintah selaku pihak penyelenggara tidak melaksanakan sebagaimana mestinya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Manfaatnya Otsus itu baik untuk OAP, tinggal yang melaksanakannya ini yang harus lebih baik lagi,” ujar Agustinus Anggaibak.

Menurutnya, Otsus merupakan upaya yang baik dan menjadi harapan orang Papua untuk menghadirkan perubahan dalam hidupnya, baik hidup di dalam rumah tangga, dalam keluarga, maupun di dalam masyarakat.

Baca Juga :  Jubir OPM: Egianus Segera Kembali ke Nduga, Jangan Asal Perang Tanpa Komando

Dia menegaskan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten selaku penyelenggara Otsus harus memiliki rasa keberpihakan terhadap orang OAP.

“Undang-Undang ini disebut Undang-Undang Otonomi Khusus, tapi kata khusus itu tidak berjalan secara baik. Jadi, kekhususan itu yang harus diperbaiki,” nilainya.

Agustinus mengklaim Majelis Rakyat Papua Tengah selalu gencar mendorong agar OAP dapat menjadi tuan di atas tanahnya sendiri melalui hak berpolitik.

Salah satunya yakni menjelang agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). MRP Papua Tengah disebutnya terus berupaya mendorong pemimpin daerah di tanah Papua harus merupakan OAP.

Baca Juga :  MRP Papua Tengah Dorong Perdamaian Konflik Kwamki Narama, 16 Korban Jiwa Jadi Perhatian

“Sekarang kita ada bahas bagaimana supaya orang asli Papua mejadi tuan di atas tanah leluhur mereka. Hak politik ya, terutama bupati dan wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur, walikota dan wakil wali kota. Itu wajib hukumnya harus orang asli Papua,” tegas dia.

Agustinus berharap ke depan UU Otsus dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi sehingga OAP bisa lebih maju dalam semua sektor pembangunan, baik di sisi pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, dan budaya.

“Harapan kami agar ke depan seluruh tanah Papua itu berkembang dengan otonomi khusus yang ada. Lebih maju lagi dari yang sekarang,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

CSR Freeport Disorot, Masyarakat Tsinga, Banti dan Aroanop Dinilai Masih Tertinggal
Dewan Adat Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan Benahi Mamberamo Raya
Mamberamo Raya: Warga Anggreso Desak Pemprov Papua Bangun Jalan ke Sarmi
Dewan Adat Daerah Mimika Desak Kejari Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pembangunan Rumah di Hoya
Mimika: Tumpukan “Sampah” Regulasi, Program Inovasi, dan Kampanye Lingkungan
Film Dokumenter Pesta Babi Resmi Dirilis di YouTube JubiTV
Perubahan Iklim Global: Ketika Iklim Menghangat, Malaria Menguat di Mimika
MRP Papua Tengah Tampung Aspirasi Perempuan Mimika, Berbagai Persoalan Disorot

Berita Terkait

Minggu, 14 Juni 2026 - 00:01 WIT

Dewan Adat Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan Benahi Mamberamo Raya

Jumat, 12 Juni 2026 - 19:21 WIT

Mamberamo Raya: Warga Anggreso Desak Pemprov Papua Bangun Jalan ke Sarmi

Senin, 8 Juni 2026 - 16:19 WIT

Dewan Adat Daerah Mimika Desak Kejari Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pembangunan Rumah di Hoya

Sabtu, 6 Juni 2026 - 10:04 WIT

Mimika: Tumpukan “Sampah” Regulasi, Program Inovasi, dan Kampanye Lingkungan

Sabtu, 23 Mei 2026 - 01:00 WIT

Film Dokumenter Pesta Babi Resmi Dirilis di YouTube JubiTV

Berita Terbaru

Peresmian MCK sekolah di Pulau Karaka, Distrik Mimika Timur Jauh, Mimika, Papua Tengah, Senin (25/6/2026). (Foto: Istimewa/Polres Mimika)

Pendidikan

Kapolda Papua Tengah Resmikan MCK Sekolah di Pulau Karaka

Senin, 15 Jun 2026 - 19:19 WIT

Lebih dari 3000 Minuman keras ilegal yang berhasil diamankan dan dimusnahkan aparat gabungan dalam operasi pengawasan yang berlangsung sepanjang Januari hingga Juni 2026. (Foto: Galeri Papua/Ahmad)

Hukrim

Sindikat Miras Ilegal Kuasai Jalur Logistik Mimika

Senin, 15 Jun 2026 - 19:13 WIT

Momen pemusnahan barang bukti minuman keras di Mapolres Mimika, Jalan Agimuga, Mile 32, Mimika, Papua Tengah, Senin (15/6/2026). (Foto: Galeri Papua/Ahmad)

Hukrim

Polres Mimika Musnahkan 3.000 Liter Lebih Miras Ilegal

Senin, 15 Jun 2026 - 19:09 WIT