Wagub Papua Tengah Tekankan Akurasi Data OAP dan Digitalisasi Layanan Adminduk

Ahmad

Kamis, 31 Juli 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Gubernur Papua Tengah, Denias Geley saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Rakerda Dukcapil se-Tanah Papua. (Foto: Galeri Papua/Ahmad)

Wakil Gubernur Papua Tengah, Denias Geley saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Rakerda Dukcapil se-Tanah Papua. (Foto: Galeri Papua/Ahmad)

MIMIKA – Wakil Gubernur Papua Tengah, Deinas Geley, menekankan pentingnya percepatan pendataan Orang Asli Papua (OAP) dan digitalisasi layanan administrasi kependudukan (adminduk) dalam pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Kependudukan dan Pencatatan Sipil se-Tanah Papua, Kamis (31/7/2025).

Rakorda yang berlangsung di Ballroom Hotel Horison Diana Timika ini diikuti seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dari kabupaten dan kota di wilayah Papua.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI Teguh Setyabudi, Wakil Ketua II DPD RI Yorrys Raweyai, Bupati dan Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob dan Emanuel Kemong, serta unsur Forkopimda dan perwakilan Kemensos RI.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dalam sambutannya, Deinas menyampaikan dua fokus utama yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran Dukcapil di Papua. Pertama, percepatan pendataan dan penginputan data OAP untuk menjamin ketersediaan data akurat sebagai dasar kebijakan serta alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus).

“Data orang asli Papua sangat penting untuk memastikan pembangunan di Tanah Papua agar dapat berjalan adil, inklusif, dan berkelanjutan serta melindungi hak-hak orang asli Papua,” ujar Deinas.

Ia juga menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Dukcapil telah meluncurkan aplikasi SIAK Plus (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) untuk mendukung pendataan OAP secara lebih rinci.

Baca Juga :  Bangun Sinergisitas, DPD Tani Merdeka, Papera, dan APSI Paniai Gelar Pertemuan

Selain itu, ia menegaskan pentingnya penyepakatan klasifikasi OAP sesuai Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2021 melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua.

Kedua, Deinas mendorong percepatan digitalisasi layanan adminduk sebagai bagian dari transformasi menuju pelayanan publik berbasis digital.

Ia mengakui sejumlah tantangan yang dihadapi di Papua, seperti keterbatasan infrastruktur jaringan, kondisi sosial masyarakat, dan faktor keamanan, menyebabkan rendahnya capaian dokumen adminduk dibandingkan wilayah lain di Indonesia.

“Disdukcapil diharapkan terus berkomitmen memberikan layanan inklusif melalui upaya jemput bola, termasuk di daerah pesisir dan terpencil, demi memastikan kepastian hukum dan perlindungan identitas bagi seluruh masyarakat di Tanah Papua,” tegasnya.

Bupati Mimika, Johannes Rettob, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika menaruh perhatian serius terhadap penguatan data kependudukan.

Disdukcapil Mimika, menurutnya, terus menghadirkan berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan.

“Ada satu program baru yang kita buat di sini namanya Lala Pu Kaka (Lahir Langsung Punya Kartu Keluarga). Semua fasilitas kesehatan ada petugas Disdukcapil. Itu salah satunya,” jelas Johannes.

Beberapa inovasi lain yang telah diterapkan di Mimika antara lain Jemput Bola Adminduk, Orlando (Operator Layanan Administrasi Online), Si Lincah Dukcapil, Café Adminduk, Antrian Online, dan Dukcapil Siaga.

Baca Juga :  Pj Bupati Mimika: 9 DPRK Harus Representasi Amungme dan Kamoro

Berkat inovasi-inovasi tersebut, Mimika dinobatkan sebagai salah satu daerah Smart City oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Menurut Johannes, dari total 318.679 penduduk di Mimika, terdapat sekitar 171 ribu jiwa penduduk OAP yang berasal dari suku Amungme, Kamoro, dan lima suku kekerabatan lainnya. Ia memperkirakan angka tersebut cenderung stagnan kecuali terjadi mobilitas penduduk.

Kepala Disdukcapil Mimika, Slamet Sutejo, dalam laporannya menjelaskan bahwa Rakorda ini bertujuan menyamakan persepsi dan membangun sinergi antar Disdukcapil se-Tanah Papua dalam menyiapkan database OAP yang akurat dan bisa dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, mengingatkan bahwa meskipun layanan Dukcapil kerap tidak dianggap sebagai pelayanan dasar, namun sejatinya menjadi fondasi dari semua jenis layanan publik.

“Urusan Dukcapil bukan urusan pelayanan dasar, tapi justru mendasari semua urusan. Ini harus kita perhatikan,” kata Teguh.

Ia pun meminta para kepala daerah memberikan perhatian khusus terhadap penguatan pelayanan Dukcapil di daerah masing-masing.

“Saya harap ke depan, urusan Dukcapil terus mendapat perhatian dari bapak-bapak sekalian,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel galeripapua.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Aplikasi OSS Melambat, DPMPTSP Mimika Datangkan Narasumber Dua Kementerian
Pemkab Mimika Bakal Rekayasa Lalu Lintas dan Tertibkan Parkir
BRIN Siap Dampingi Tifa Creative, Dorong Inovasi UMKM dan Ekonomi Kreatif Mimika
Dukung Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik, Disdukcapil Mimika Sosialisasi Peran IKD
TPA Mimika Ditarget Berubah Jadi Tempat Pengolahan Sampah dalam 5 Tahun
Buang Sampah Sembarangan di Mimika? Siap-Siap Didenda Rp25 Juta
Dinkes Mimika Jadi Pionir Sosialisasi Inovasi Daerah 2026
Sayembara Inovasi, BRIDA Selenggarakan Lomba Bertajuk Mimika Innovation Week 2026

Berita Terkait

Jumat, 12 Juni 2026 - 13:38 WIT

Aplikasi OSS Melambat, DPMPTSP Mimika Datangkan Narasumber Dua Kementerian

Rabu, 10 Juni 2026 - 18:33 WIT

Pemkab Mimika Bakal Rekayasa Lalu Lintas dan Tertibkan Parkir

Selasa, 9 Juni 2026 - 23:19 WIT

BRIN Siap Dampingi Tifa Creative, Dorong Inovasi UMKM dan Ekonomi Kreatif Mimika

Senin, 8 Juni 2026 - 12:59 WIT

Dukung Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik, Disdukcapil Mimika Sosialisasi Peran IKD

Sabtu, 6 Juni 2026 - 08:21 WIT

TPA Mimika Ditarget Berubah Jadi Tempat Pengolahan Sampah dalam 5 Tahun

Berita Terbaru

Peresmian MCK sekolah di Pulau Karaka, Distrik Mimika Timur Jauh, Mimika, Papua Tengah, Senin (25/6/2026). (Foto: Istimewa/Polres Mimika)

Pendidikan

Kapolda Papua Tengah Resmikan MCK Sekolah di Pulau Karaka

Senin, 15 Jun 2026 - 19:19 WIT

Lebih dari 3000 Minuman keras ilegal yang berhasil diamankan dan dimusnahkan aparat gabungan dalam operasi pengawasan yang berlangsung sepanjang Januari hingga Juni 2026. (Foto: Galeri Papua/Ahmad)

Hukrim

Sindikat Miras Ilegal Kuasai Jalur Logistik Mimika

Senin, 15 Jun 2026 - 19:13 WIT

Momen pemusnahan barang bukti minuman keras di Mapolres Mimika, Jalan Agimuga, Mile 32, Mimika, Papua Tengah, Senin (15/6/2026). (Foto: Galeri Papua/Ahmad)

Hukrim

Polres Mimika Musnahkan 3.000 Liter Lebih Miras Ilegal

Senin, 15 Jun 2026 - 19:09 WIT