NABIRE – Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah menggelar rapat monitoring dan evaluasi perencanaan serta koordinasi teknis tahun 2025 di Hotel JDF, Jalan Semarang, Nabire, Kamis (11/9/2025).
Kegiatan ini diikuti oleh para kepala dinas kesehatan atau perwakilannya dari delapan kabupaten di Papua Tengah.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, dr. Agus, menjelaskan pertemuan tersebut digelar untuk menyelaraskan program pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten agar sejalan dengan visi dan misi Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, serta Wakil Gubernur Deinas Geley.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini memang menjadi kegiatan strategis karena untuk menyusun di APBD Perubahan dan juga di APBD Induk 2026. Memang untuk program di sini kita pertama tadi untuk sinkronisasi berkaitan tentang program dan juga sebetulnya sumber pendanaannya,” kata Agus saat diwawancarai awak media.
Ia merinci sumber pendanaan yang digunakan, mulai dari dana DAK, BOK, hingga dana otsus di tingkat kabupaten. Menurutnya, provinsi hadir sebagai support system bagi kabupaten dalam memastikan layanan kesehatan berjalan efektif dan optimal.
“Di sini kita bukan mengambil alih tugas dan tanggung jawabnya kabupaten, tapi kami menjadi support system tentunya dimana memang ada 12 indikator SPM yang harus dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Kita di sini ada dua SPM plus satu, yaitu pertama untuk KLB (kejadian luar biasa) kemudian juga krisis, plus satunya adalah support system tadi,” jelasnya.
Agus menambahkan, rapat evaluasi ini juga menjadi wadah untuk mencari solusi atas persoalan penyaluran BOK. Saat ini, hanya Kabupaten Mimika dan Nabire yang dinyatakan layak salur, sementara enam kabupaten lainnya masih terkendala.
“Makanya kenapa kita melakukan monitoring evaluasi ini mungkin kita mau melihat masalahnya dimana, kendalanya dimana, kita menjadi solusi bersama supaya program ini bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, Agus menyoroti capaian akreditasi fasilitas kesehatan di Papua Tengah. Dari delapan RSUD, enam telah terakreditasi, termasuk RS Pratama Intan Jaya yang berhasil meraih status madya. Sementara dua RSUD, yakni Deiyai dan Dogiyai, masih dalam proses.
“Untuk 2 rumah sakit itu memang ada rumah sakit Deiyai dan Dogiyai yang memang saat ini sebetulnya secara infrastruktur itu sudah cukup mumpuni terkait tentang sarana-prasarana, alat kesehatan yang ada. Kami juga sebagai support dari provinsi Papua Tengah untuk melengkapi SDM yang ada,” kata Agus.
Ia berharap kedua RSUD tersebut dapat segera terakreditasi tahun ini dengan dukungan pemerintah daerah.
Dinkes Papua Tengah juga mencatat dari 150 puskesmas, 125 sudah teregistrasi dan 50 di antaranya terakreditasi. Sebanyak 105 puskesmas sudah melaksanakan Pelayanan Kesehatan Gigi (PKG).
Agus menambahkan, selain evaluasi program kesehatan, kegiatan juga dirangkaikan dengan penilaian kinerja stunting di delapan kabupaten.
Kegiatan yang dipimpin Bappeda itu memberikan apresiasi berupa hadiah hingga Rp2,5 miliar bagi kabupaten dengan capaian terbaik.
“Memang kan angka stunting ini menjadi program prioritas juga dari nasional dan juga menjadi penilaian kinerja dari pemerintah daerah tentunya,” ujarnya.
Agus menegaskan bahwa melalui sinergi lintas pemerintahan, Papua Tengah menargetkan peningkatan layanan kesehatan sekaligus percepatan pencapaian indikator prioritas, mulai dari kesehatan ibu dan anak, pengendalian TBC, hingga penurunan angka stunting.
