YALIMO – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Yalimo bersama masyarakat Suku Yali, Mek, dan Kapauri menyatakan sikap tegas terkait insiden rasisme yang memicu kerusuhan pada 16 September 2025 lalu.
Dalam konferensi pers yang digelar di Kantor KNPB Yalimo, Jumat (19/9/2025), mereka mengecam keras segala bentuk ujaran maupun tindakan diskriminatif terhadap Orang Asli Papua (OAP).
“Kami mengecam dengan tegas segala bentuk tindakan, ujaran, maupun simbol yang mengandung unsur rasisme, diskriminasi, dan kebencian berdasarkan ras, suku, agama, maupun warna kulit,” tegas Ketua KNPB Yalimo, Theo Loho.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pernyataan sikapnya, KNPB Yalimo menyoroti keterlibatan pelajar non-Papua dalam kerusuhan yang terjadi.
Mereka mendesak pemerintah daerah membuat aturan pembatasan pendidikan bagi anak-anak non-Papua di Yalimo.
“Anak-anak non Papua yang boleh disekolahkan di Kabupaten Yalimo adalah tingkat pendidikan SD, TK atau PAUD sebab SD, TK dan PAUD butuh pengawasan oleh orang tua, sedangkan anak non Papua pendidikannya setingkat SMP dan SMA boleh disekolahkan di luar dari Kabupaten Yalimo sebab mereka ini adalah aktor pemicu kerusuhan rasial 16 September 2025 di Kabupaten Yalimo,” bunyi pernyataan itu.
Selain itu, KNPB mendesak aparat penegak hukum untuk segera memproses pelaku ujaran rasisme yang memicu kerusuhan. Mereka juga menolak tudingan kriminalisasi terhadap KNPB dan organisasi sosial lainnya.
“Terkait dengan aksi hari Selasa 16 September 2025 adalah murni aksi rasisme secara spontan. Maka stop mengkriminalisasi organisasi KNPB dan organisasi sosial lainya oleh pemerintah daerah maupun pihak berwajib di Kabupaten Yalimo,” ujar Theo Loho.
KNPB Yalimo juga meminta pemerintah daerah mengambil langkah untuk menghentikan pengerahan militer dalam skala besar serta menghentikan penyisiran dan penangkapan sewenang-wenang terhadap warga sipil.
“Rakyat sipil Yalimo adalah korban ujaran pelaku rasisme. Selanjutnya kami harap rasisme di Kabupaten Yalimo tidak terulang kembali,” tandas Theo.
Pernyataan sikap ini keluar di tengah sorotan publik terhadap rentetan peristiwa kerusuhan yang menewaskan dua orang dan membuat ratusan warga mengungsi dari Yalimo. Pemerintah pusat hingga kini belum memberikan tanggapan resmi terkait desakan KNPB Yalimo.
